Pemerintah Tak Mau Dikaitkan Soal Usulan Penundaan Pemilu: Itu dari Partai Politik!

Nur Afitria Cika Handayani | Suara.com

Senin, 28 Februari 2022 | 13:50 WIB
Pemerintah Tak Mau Dikaitkan Soal Usulan Penundaan Pemilu: Itu dari Partai Politik!
Presiden Joko Widodo saat meninjau vaksinasi booster di Kawasan Industri Smart Marunda, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (24/2/2022), (ANTARA/YouTube-Sekretariat Presiden)

Suara.com - Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara Faldo Maldini menanggapi soal usulan penundaan Pemilu 2024 yang ramai diperbincangkan.

Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, pemerintah tak tahu mengenai usulan tersebut.

Pemerintah meminta untuk tak diseret-seret mengenai hal tersebut.

Faldo Maldini menegaskan, Istana tidak ada hubungannya dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.

Di samping itu, Faldo menilai bahwa deklarasi wacana itu hanya aspirasi dari partai politik.

"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut," ujar Faldo, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Senin (28/2/2022).

Meski demikian, Faldo mengatakan, aspirasi dari parpol tersebut tentu ditampung.

"Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," jelasnya.

Faldo mengatakan, saat ini pemerintah tengah fokus menghadapi pandemi covid-19.

Pemerintah sedang fokus agar bisa bangkit dan memulihkan ekonomi dari covid-19.

"Pemerintah fokus memulihkan kesehatan dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," bebernya.

Selain itu, Faldo menjelaskan, Presiden Jokowi sedang total mengawal transformasi besar di IKN.

Ia menegaskan, pihak Istana tidak memiliki waktu untuk urusan penundaan pemilu atau tiga periode.

"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," ungkapnya.

Sumber artikel cek disini
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Hentikan Wacana Penundaan Pemilu, Jangan Bikin Rakyat Gamang

Hentikan Wacana Penundaan Pemilu, Jangan Bikin Rakyat Gamang

News | Senin, 28 Februari 2022 | 13:45 WIB

Kritisi Usulan Penundaan Pemilu 2024, Politisi PDIP: Itu Seperti Menjerumuskan Presiden

Kritisi Usulan Penundaan Pemilu 2024, Politisi PDIP: Itu Seperti Menjerumuskan Presiden

News | Senin, 28 Februari 2022 | 13:45 WIB

Wacana Penundaan Pemilu: Kasihan Pak Jokowi, Sudah Pernah Menyatakan Menolak Tiga Periode

Wacana Penundaan Pemilu: Kasihan Pak Jokowi, Sudah Pernah Menyatakan Menolak Tiga Periode

News | Senin, 28 Februari 2022 | 13:43 WIB

Politisi PDIP Nilai Usulan Penundaan Pemilu Seperti untuk Menjerumuskan Jokowi

Politisi PDIP Nilai Usulan Penundaan Pemilu Seperti untuk Menjerumuskan Jokowi

News | Senin, 28 Februari 2022 | 13:33 WIB

Pengamat Nilai Penundaan Pemilu 2024 Berbahaya: Bukan Berarti Jabatan Presiden Diperpanjang

Pengamat Nilai Penundaan Pemilu 2024 Berbahaya: Bukan Berarti Jabatan Presiden Diperpanjang

News | Senin, 28 Februari 2022 | 13:05 WIB

Kritisi Soal Usulan Pemilu 2024 Ditunda, LaNyalla: Rakyat Masih Diam, Tapi Kalau Kelewatan Bisa Revolusi Sosial

Kritisi Soal Usulan Pemilu 2024 Ditunda, LaNyalla: Rakyat Masih Diam, Tapi Kalau Kelewatan Bisa Revolusi Sosial

News | Senin, 28 Februari 2022 | 12:52 WIB

Terkini

Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi

Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi

News | Selasa, 14 April 2026 | 18:00 WIB

Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap

Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap

News | Selasa, 14 April 2026 | 17:55 WIB

Pastikan Ketersediaan Minyakita Aman, Dirut Bulog Sidak Pasar-pasar Di Jakarta

Pastikan Ketersediaan Minyakita Aman, Dirut Bulog Sidak Pasar-pasar Di Jakarta

News | Selasa, 14 April 2026 | 17:49 WIB

Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa

Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa

News | Selasa, 14 April 2026 | 17:36 WIB

Manuver Gibran dan Prabowo ke NasDem Jadi Sorotan, Arah Politik 2029 Mulai Terbaca?

Manuver Gibran dan Prabowo ke NasDem Jadi Sorotan, Arah Politik 2029 Mulai Terbaca?

News | Selasa, 14 April 2026 | 17:27 WIB

Selat Hormuz Jadi Contoh, Andi Widjajanto Ungkap Ancaman Perang Rantai Pasok

Selat Hormuz Jadi Contoh, Andi Widjajanto Ungkap Ancaman Perang Rantai Pasok

News | Selasa, 14 April 2026 | 17:17 WIB

Gus Irfan Jamin War Tiket Haji Tak Bikin Antrean Hangus: Jemaah Jangan Takut

Gus Irfan Jamin War Tiket Haji Tak Bikin Antrean Hangus: Jemaah Jangan Takut

News | Selasa, 14 April 2026 | 17:16 WIB

Iran Siapkan Senjata Rahasia Serang AS-Israel, Perang Nuklir di Depan Mata?

Iran Siapkan Senjata Rahasia Serang AS-Israel, Perang Nuklir di Depan Mata?

News | Selasa, 14 April 2026 | 17:13 WIB

Daftar Pengusaha Rokok Dibidik KPK di Kasus Bea Cukai, dari Haji Her hingga Rokhmawan

Daftar Pengusaha Rokok Dibidik KPK di Kasus Bea Cukai, dari Haji Her hingga Rokhmawan

News | Selasa, 14 April 2026 | 17:00 WIB

Menteri PPPA Kecam Dugaan Pelecehan di FH UI, Minta Pelaku Dihukum Tegas Sesuai UU TPKS

Menteri PPPA Kecam Dugaan Pelecehan di FH UI, Minta Pelaku Dihukum Tegas Sesuai UU TPKS

News | Selasa, 14 April 2026 | 16:56 WIB