Suara.com - Managing Director Of Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam menilai adanya usulan penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan sejumlah ketum partai politik dianggap mempresentasikan permufakatan jahat.
Penilaian Khoirul tersebut disampaikan berdasar pada hasil kajian yang dilakukan pihaknya.
"Bagi kami, dari Paramadina Public Institute mencoba kemarin melakukan kajian, perenungan kembali, melakukan refleksi, kami melihat bahwa wacana terkait dengan pengunduran atau penundaan pemilu 2024 ini semacam merepresentasikan permufatakan jahat," kata Khoirul dalam webinar dengan tajuk 'Wacana Penundaan Pemilu', Rabu (2/3/2022).
Khoirul mengatakan, jika dilihat dari sekian banyak narasi yang disampaikan soal usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut merupakan testing the water untuk mengembalikan arsitektur politik Orde Baru. Hal itu, kata dia, terlihat dari pola-pola yang dipakai.
"Polanya cukup mirip, pertama wacana tentang tiga periode masa pemerintahan dijalankan. Kemudian resistensi cukup kencang, kemudian berlanjut kembali terkait konteks perpanjangan masa jabatan presiden," katanya.
"Respon publik juga tidak begitu kuat, kemudian argumen diubah begitu kecil dengan tone yang tidak jauh berbeda yaitu penundaan. Jadi skenario penundaan Pemilu 2024," sambungnya.
Selain itu, Khoirul juga menyebut, pola yang dilakukan cukup sistematis. Dia mengemukakan, pertama usulan penundaan Pemilu 2024 awalnya disampaikan pejabat menteri, namun mendapat resistensi dari masyarakat.
Kedua, dilakukan secara serempak oleh partai-partai politik, bukan hanya level sel-sel politisi, tetapi ketua umum partai politik dan yang ketiga, ada gelombang baru yang yang bisa tersentak yaitu dilakukan oleh ormas.
"Nah oleh karena itulah, kita perlu meletakkan ini didalam konteks persepektif yang lebih serius. Ini bukan hanya kalkulasi politik praktis, ini betul-betul memiliki impact yang sangat strategis dan kalkulasinya sangat signifikan," katanya.
Baca Juga: Mau 2024 atau Ditunda, PKB Nyatakan Siap Lahir Batin Songsong Pemilu Kapan Saja
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.
"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar Pandemi Covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.
Sementara terbaru, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju dengan usulan agar Pemilu 2024 diundur atau ditunda.
Situasi pandemi, masalah global hingga hasil survei tingkat kepuasaan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang masih tinggi dijadikan alasan.
"Karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).
