REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk bekerja sama mewujudkan kesetaraan akses vaksin Covid-19 secara global terutama bagi negara miskin dan berkembang.
Itu menjadi salah satu komitmen pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mendengar aspirasi masyarakat sipil dunia dalam menjalankan mandat Presidensi G20 Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan dalam forum Civil 20 (C20) sebagai bagian dari engagement groups forum Internasional G20.
“Melalui forum C20 ini, pemerintah Indonesia menyerukan akses vaksin yang adil dan universal bagi semua negara. Pemerintah juga mendukung ketercapaian tingkat vaksinasi di atas 50-60 persen, terutama bagi negara berkembang dan negara ekonomi rendah,” kata Abetnego, dalam pidato penutup C20 Kick-Off Ceremony & Meeting di Bali pada Senin (7/3/2022).
Sebagai informasi, menurut laporan Global Economic Prospect yang dikeluarkan oleh World Bank per 31 Januari 2022, hanya 10 persen masyarakat di negara-negara ekonomi rendah yang sudah menerima vaksin Covid-19 dosis pertama.
Angka tersebut tidak sebanding jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tingkat vaksinasinya sudah mencapai 80 persen.
Indonesia melalui Presidensi G20 ini berkomitmen untuk mendorong dan mewakili kepentingan negara-negara berkembang. Utamanya, Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk menggalang kekuatan bersama untuk menyelesaikan pandemi dengan memastikan distribusi vaksin yang merata bukan hanya untuk negara maju, tetapi juga untuk negara berkembang, termasuk negara miskin.
Abetnego menegaskan bahwa masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mengawasi dan memastikan pembangunan yang adil.
Oleh karenanya, forum G20 harus menjadi responsif dan inklusif dengan melibatkan suara masyarakat sipil didalamnya, termasuk dalam hal pemerataan vaksin dan kebijakan kesehatan publik.
“Presiden Joko Widodo dan pemerintah Indonesia mendukung peran aktif organisasi masyarakat sipil dalam C20. Ada banyak contoh di mana program-program pemerintah bisa berjalan lebih efektif jika melibatkan masyarakat sipil. Misalnya, dalam penanganan COVID-19, pemerintah melakukan banyak diskusi dengan organisasi masyarakat sipil dan akademisi untuk merancang kebijakan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
C20 Kick-Off Ceremony & Meeting yang diadakan di Nusa Dua, Bali, ini menyoroti isu-isu global seperti kemanusiaan, pembangunan, pajak global, transisi energi hingga isu perempuan, kelompok rentan dan marjinal, yang dibungkus dalam sejumlah sesi diskusi.
Acara ini pun diikuti oleh setidaknya 447 peserta dari dalam dan luar negeri tergabung dalam 100 organisasi sipil dari 30 negara.
Tidak hanya dalam hal pemerataan akses vaksin saja, Indonesia dalam forum C20 juga menyerukan pentingnya jaminan perlindungan sosial secara global bagi kelompok rentan, seperti pekerja informal, buruh migran dan penyandang disabilitas.
TERPOPULER