"Asumsi itu semakin menempel pada pemerintahan saat ini, anasir Presiden Jokowi sedang bermain dengan konfigurasi aktor politik nondemokratis," jelasnya.
Pangi menjelaskan, bahwa sebanyak 73,7 persen responden mengaku tidak setuju dengan usulan penambahan masa jabatan presiden tiga periode.
Sementara, 34,4 persen beralasan wacana itu mengakibatkan kemunduran demokrasi.
Sisanya menolak karena menilai regenerasi kepemimpinan negara akan mandek.
Kemudian, 9,9 persen dari responden yang menolak usulan tersebut mengaku menghindari KKN dan oligarki.
Ada 8,7 persen mengaku tidak mau mengkhianati demokrasi dan 4,6 persen menilai usulan tersebut bertujuan untuk menjebak presiden.