REGIONAL:
Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Rizal Ramli sebut presiden Joko Widodo (Jokowi) tak becus dan sarakankan pemilu dipercepat saja.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, merespons hal tersebut politisi PDIP Ruhut Sitompul mengatakan bahwa Rizal Ramli memiliki dendam terhadap Jokowi karena Rizal pernah dipecat.
"Ini RR makin stress isi otaknya penuh dendam kesumat jadi pesong, karena pernah dipecat Bapak Joko Widodo Presiden RI sebagai Menko yang kerjanya hanya ngebacot kacoan deh congornya bau sichh. Merdeka," tulis Ruhut di twitter @ruhutsitompul.
Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Politik belum lama ini melontarkan pernyataan yang menyarankan agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda.
Menanggapi berbagai seruan untuk menunda pemilu, Rizal Ramli mengusulkan agar pemilu dimajukan ke 2024.
Bukan tanpa alasan, menurut Rizal Ramli, pemerintah tidak mampu menyejahterakan rakyat, sehingga perlu diadakan pemilu lebih awal pada 2024 untuk mengangkat pemimpin yang lebih baik.
"Logika itu justru harus dibalik, pemerintah yang gak becus, yang membiarkan korupsi dan KKN terjadi secara masif, yang bikin rakyat hidup susah itu justru harus dipercepat, diselesaikan, bukan diperpanjang," kata Rizal Ramli sebagaimana dikutip oleh terkini.id, Selasa, 8 Maret 2022.
Rizal Ramli mengatakan, pemerintah harus mewaspadai kemungkinan mundur jika kinerjanya merugikan rakyat.
Menurutnya, sebagai kepala negara, Presiden Jokowi harus mewaspadai kemungkinan mundur dan mempercepat pemilu jika banyak rakyat menderita selama masa jabatannya.
"Jadi kalau presidennya itu gak becus, pemerintahannya sangat korup dan tidak mampu mensejahterakan rakyat, dan malah bikin rakyat hidup sulit, yang ada itu pemilu dipercepat bukan diperpanjang," ujar Rizal Ramli.
"Dengan harapan kalau pemilu dipercepat akan terpilih pemimpin yang lebih baik, yang lebih hebat dan legitimasinya lebih hebat sehingga bisa memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial," tambahnya.
Menurut Rizal Ramli, jika seorang pemimpin tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, pemilu harus dipercepat.
"Pemimpin yang gak becus memperbaiki keadaan, yang bikin rakyat susah itu wajib dipercepat pemilunya," terangnya.
Lebih lanjut dia menyatakan bahwa setiap upaya untuk memperpanjang masa jabatannya atau menunda pemilihan 2024 akan melanggar konstitusi secara langsung.
Selain mempercepat pemilu 2024, dia menilai pemerintah harus mengubah sistem pemilu agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti pemerintahan sebelumnya.
"Harus ada perbaikan proses pemilunya sendiri, karena kalau hanya sekedar pemilu tanpa perbaikan system itu hanya pengulangan dari kejahatan pemilu sebelumnya," jelasnya.
Ia mengatakan bahwa pemerintah harusnya mengikuti system presidensial.
"Salah satunya threshold harus nol, jadwal pemilu harus pemilihan Presiden dulu baru pemilihan DPR 3 bulankemudian, supaya kita ngikutin system presidensial, dan juga harus ada audit dari system IT," pungkasnya.
TERPOPULER
