REGIONAL:
Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengaku kali ini pihaknya punya pandangan yang sama dengan PDIP khususnya dengan Sekjennya Hasto Kristiyanto terkait manuver-manuver yang dilakukan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (LBP) soal penundaan Pemilu 2024.
"Kami menghargai dan memiliki pandangan yang sama dengan Mas Hasto dalam merespon manuver-manuver yang dilakukan LBP," kata Kamhar saat dihubungi, Selasa (15/3/2022).
Menurutnya, Luhut memang kerap mempertontonkan aksi-aksi bertolak belakang dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Terlebih sesuai tugasnya Menko Polhukam Mahfud MD sudah menyatakan tidak ada keinginan menunda Pemilu 2024.
"Kita miris melihat pembantu Presiden yang satu ini terus-menerus mempertontonkan aksi-aksi yang bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi. Padahal Menko Polhukam Prof. Mahfud MD yang sesuai Tupoksi sudah secara tegas dan terang benderang menyatakan tidak adanya penundaan pemilu," ungkapnya.
Soal klaim big data yang disampaikan Luhut mengenai masyarakat ingin menunda Pemilu 2024, menurut Kamhar perlu dipertanyakan kevalidannya.
"Data yang disampaikan LBP juga sudah dikritisi dan dipertanyakan kevalidannya oleh praktisi media sosial dari drone emprit yang meragukan angka-angka yang di presentasikan LBP," tuturnya.
Apalagi dari hasil-hasil survei menyatakan bahwa publik mayoritas menolak terhadap penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Lebih lanjut, Kamhar mengatakan, apa yang dilakukan Luhut kekinian memang menjadi pertanyaan. Mengapa Menko Marves mengurusi soal penundaan pemilu.
"Memang menimbulkan tanda tanya besar bagi publik ketika dua Menko yang bukan tupoksinya sibuk kasak-kusuk melakukan manuver terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Publik menjadi mereka-reka sebenarnya siapa yang punya keinginan ini? Karenanya Presiden Jokowi mesti tegas mengambil tindakan terhadap pembantu-pembantunya yang insubordinasi, apalagi berpotensi menjerumuskannya melanggar konstitusi," tandasnya.
Hasto Kritik Luhut
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengkritik pernyataan Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut mayoritas masyarakat Indonesia ingin Pemilu ditunda berdasarkan big data. Menurutnya para menteri atau pembantu presiden tak boleh beda pendapat.
Menurut Hasto, Luhut harus mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut secara akademis agar ini tidak membelah. Karena, kata dia, menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan.
Apalagi soal tidak ada penundaan Pemilu 2024 sebelumnya Menkopolhukam Mahfud MD sudah menyatakan secara tegas mewakili sikap pemerintah.
"Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam," kata Hasto kepada wartawan, Senin (14/3/2022).
Hasto mengatakan, Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.
Menurutnya, pembantu presiden atau menteri harus melihat apa itu kehendak rakyat. Ia mengatakan, seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.
"Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegas Hasto.
TERPOPULER
