Suara.com - Untuk mengatasi masalah kemiskinan, Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan intervensi bantuan kewirausahaan dan memberikan akses permodalan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan Komisi VIII DPR sejalan dengan strategi Menteri Sosial Tri Rismaharini tersebut dan menekankan kepada pemerintah daerah agar turut berkontribusi dalam memperkuat strategi itu sehingga diharapkan akan mengakselerasi penanganan kemiskinan.
Marwan mengatakan, dari 10 juta KPM PKH, tidak semua dalam kondisi mengandalkan bantuan terus menerus. Ada di antara mereka yang berpotensi segera bisa graduasi. Mereka adalah KPM dengan rintisan usaha.
"Tugas kita adalah menemukan KPM dengan rintisan usaha tersebut. Mereka ini dengan bantuan Rp5-10 juta saya kira cukup untuk menjadi modal memperkuat usaha mereka," kata Marwan di hadapan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
Marwan meminta pemerintah daerah untuk bergerak bersama, menyisir KPM dengan rintisan usaha dan memfasilitasi mereka agar terakses permodalan mikro dengan bunga lunak. Marwan optimistis, intervensi modal cukup membantu usaha mereka.
Terlebih pemerintah juga sudah memberikan berbagai bantuan dan subsidi. Di antaranya ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni), juga subsidi listrik dan sebagainya.
"Kalau kita bantu dengan modal Rp 10 juta, plus KIS, KIP, Rutilahu, listrik dan sebagainya ada sekitar Rp20 juta. Saya kira itu sudah cukup," katanya.
Dengan skenario tersebut, Marwan optimis pengentasan kemiskinan akan segera terwujud. "Dalam waktu satu tahun mereka diharapkan bisa graduasi. Mari kita dukung kebijakan Mensos untuk mewujudkan 1 jjuta KPM graduasi," kata Marwan.
Bertempat di BBPPKS Banjarmasin, Marwan secara simbolis menyerahkan bantuan berupa bantuan ATENSI, PKH dan BPNT periode bulan Januari s/d Maret 2022 senilai total Rp176.487.615.505 untuk 276.674 PM di wilayah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Bantuan ATENSI melalui Sentra Budi Luhur Banjarbaru diberikan kepada 335 KPM dengan total bantuan Rp256.630.200.
Baca Juga: 10 Ribu Lebih STB Gratis Untuk Rumah Tangga Dibagikan Untuk Masyarakat Bali di Denpasar
Penyerahan bantuan oleh Komisi VIII DPR RI juga dilakukan di Solok, Sumatera Barat. Bertempat di Rumah Dinas Bupati Solok, bantuan diserahkan oleh Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, serta para anggota yakni M. Husni, Delmeria, Buchori Yusuf, dan Asli Chaidir. Secara simbolis bantuan yang diserahkan berupa bantuan ATENSI, PKH dan BPNT senilai total Rp28.908.508.985 di wilayah Kabupaten Solok.