Soal Parpol Koalisi Gulirkan Wacana Tunda Pemilu, Eks Ketua Bawaslu: Mereka Pede karena Punya Kekuatan

Agung Sandy Lesmana, Ummi Hadyah Saleh

Senin, 21 Maret 2022 | 15:15 WIB
Soal Parpol Koalisi Gulirkan Wacana Tunda Pemilu, Eks Ketua Bawaslu: Mereka Pede karena Punya Kekuatan
Ilustrasi politisi gaungkan penundaan pemilu 2024. (Suara.com/Ema Rohimah)

Suara.com - Dosen Fisip Universitas Diponegoro yang juga mantan Ketua Bawaslu RI, Nur Hidayat Sardini menilai adanya usulan penundaan Pemilu yang digulirkan oleh partai pendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo karena adanya kekuatan politik yang dimiliki. Sehingga dengan kekuataan politik tersebut, partai pendukung Jokowi memiliki rasa percaya diri dalam mewacanakan ide penundaan Pemilu.

"Yaitu karena mereka percaya diri (pede) karena (punya) kekuatan," ujar Hidayat dalam webinar "Penundaan Pemilu : Tinjauan Aspek Hukum dan Politik," secara virtual, Senin (21/3/2022).

Kata Hidayat, terdapat empat kekuatan politik. Pertama, yakni kekuatan politik primer yakni koalisi partai politik peserta Pemilu pengusung dan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di DPR hasil Pemilu Legislatif tahun 2019.

Kedua, kekuatan politik primer hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini memenangkan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin hasil Pilpres 2019.

Ketiga, kekuatan politik sekunder. Di mana sepak terjang program, implementasi dan kinerja alat alat negara menguntungkan paslon Jokowi -Ma'ruf seperti proram deradikalisasi back to Pancasila, anti toleransi, anti fundamental dan lainnya.

"Keempat, kekuatan politik tersier seperti media massa, sepak terjang seperti kelompok-kelompok kepentingan dan penekan,dan buzzer," kata dia.

Karena itu,  kata Hidayat, dengan memiliki kekuatan politik, partai pendukung memiliki ide untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan melalui amandemen konstitusi.

Hidayat menuturkan, tak mungkin PKS atau Partai Demokrat yang mewacanakan penundaan Pemilu 2024. Pasalnya kata Hidayat, jika tidak memiliki modal, tak mungkin para pendukung Jokowi mengusulkan ide penundaan Pemilu.

"Enggak mungkin kekuatan itu berasal dari PKS, karena dia tidak kuat cara-cara ini secara kekuatan jumlah kursi maupun perolehan suara dia juga tidak. Juga enggak mungkin berasal dari Demokrat,  karena tidak mungkin. Karena itulah mereka berani karena punya modal ini semua untuk apa untuk mengidealisasi tentang tunda pemilu karena mereka punya modal pengusungnya," papar dia.

baca juga

"Kalau ndak punya modal material,  tidak punya modal struktur ,tidak punya modal kultur mereka (para pendukung Jokowi) tidak akan percaya diri, disitulah sebenarnya konteks secara politik."

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Terkait Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu 2024, Ahmad Basarah Sebut Hal Itu di Luar Agenda MPR

Terkait Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu 2024, Ahmad Basarah Sebut Hal Itu di Luar Agenda MPR

Kalbar | Senin, 21 Maret 2022 | 09:34 WIB

Wacana Pemilu 2024 Makin Liar, Menko Mahfud MD Bilang Pemerintah Tetap Menyiapkan Sesuai Jadwal

Wacana Pemilu 2024 Makin Liar, Menko Mahfud MD Bilang Pemerintah Tetap Menyiapkan Sesuai Jadwal

Bogor | Senin, 21 Maret 2022 | 07:39 WIB

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tetap Mempersiapkan Pemilu dan Pilkada 2024

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tetap Mempersiapkan Pemilu dan Pilkada 2024

Jawa Tengah | Senin, 21 Maret 2022 | 06:35 WIB

Bantah Wacana Penundaan Pemilu 2024, Mahfud MD Tegaskan Soal Ini

Bantah Wacana Penundaan Pemilu 2024, Mahfud MD Tegaskan Soal Ini

Sumbar | Senin, 21 Maret 2022 | 08:15 WIB

Terkini

Babak Baru Kasus Nadiem Makarim, Sidang Banding Akan Digelar Awal Agustus

Babak Baru Kasus Nadiem Makarim, Sidang Banding Akan Digelar Awal Agustus

News | Rabu, 15 Juli 2026 | 11:45 WIB

Usai Diambil Alih, Kawasan Hotel Sultan Akan Disulap Jadi Sumber Baru Pemasukan Negara

Usai Diambil Alih, Kawasan Hotel Sultan Akan Disulap Jadi Sumber Baru Pemasukan Negara

News | Rabu, 15 Juli 2026 | 11:43 WIB

Dituding Penjahat Perang, Amerika Diadukan ke PBB Usai Serang Warga Sipil di Iran Selatan

Dituding Penjahat Perang, Amerika Diadukan ke PBB Usai Serang Warga Sipil di Iran Selatan

News | Rabu, 15 Juli 2026 | 11:39 WIB

Kondisi Remaja Korban Rudapaksa 27 Pria di Sampang Membaik, Korban Mulai Berani Bercerita

Kondisi Remaja Korban Rudapaksa 27 Pria di Sampang Membaik, Korban Mulai Berani Bercerita

News | Rabu, 15 Juli 2026 | 11:30 WIB

Peron Baru Stasiun Bogor Beroperasi Hari Ini, Siap Layani KRL 12 Gerbong

Peron Baru Stasiun Bogor Beroperasi Hari Ini, Siap Layani KRL 12 Gerbong

News | Rabu, 15 Juli 2026 | 11:24 WIB

32 Tahun Jadi Guru, Mimpi Isayas Tigi Lihat Sekolah Gratis di Papua Tengah Akhirnya Terwujud

32 Tahun Jadi Guru, Mimpi Isayas Tigi Lihat Sekolah Gratis di Papua Tengah Akhirnya Terwujud

News | Rabu, 15 Juli 2026 | 11:22 WIB

Kabar Gembira! 58.920 Siswa di Papua Tengah Bisa Sekolah Gratis, Termasuk Biaya Asrama

Kabar Gembira! 58.920 Siswa di Papua Tengah Bisa Sekolah Gratis, Termasuk Biaya Asrama

News | Rabu, 15 Juli 2026 | 11:01 WIB

Surat Calon Jampidsus Beredar, Komjak Malah Pertanyakan Keabsahannya

Surat Calon Jampidsus Beredar, Komjak Malah Pertanyakan Keabsahannya

News | Rabu, 15 Juli 2026 | 11:00 WIB

JPO Tendean Ambruk Ditabrak Truk, Pakar Sebut Sopir dan Perusahaan Wajib Bayar Denda

JPO Tendean Ambruk Ditabrak Truk, Pakar Sebut Sopir dan Perusahaan Wajib Bayar Denda

News | Rabu, 15 Juli 2026 | 10:32 WIB

Sudah 59 Nyawa Melayang! Komnas HAM Tagih Janji Pemerintah Urus 100 Ribu Pengungsi Papua

Sudah 59 Nyawa Melayang! Komnas HAM Tagih Janji Pemerintah Urus 100 Ribu Pengungsi Papua

News | Rabu, 15 Juli 2026 | 10:29 WIB

×