Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mendorong partai politik untuk turut serta membangun dan memiliki karakter dan budaya anti korupsi. Hal itu disampaikan Firli dihadapan para kader PDIP yang mengikuti Pendidikan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 PDIP di Jakarta, Selasa, (22/3/2022).
"KPK ingin mengubah korupsi itu budaya, menjadi anti korupsi adalah budaya," kata Firli.
Firli menyampaikan, beberapa permasalahan yang sedang dihadapi saat ini seperti korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme. Ia memaparkan sejumlah pendekatan yang dilakukan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional," ungkapnya.
Firli menyebutkan budaya anti korupsi belum mapan hidup dalam penyelenggara negara dan seluruh anak bangsa. Ia berharap semua anak bangsa ikut aktif, baik yang di legislatif, eksekutif dan partai politik pun punya peran dalam hal tersebut.
Apalagi, kata dia, parpol menjadi sentral dan memiliki kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Parpollah yang menentukan segala lapisan kepemimpinan.
"Saya kira PDIP bisa menjadi pelopor dalam budaya anti korupsi," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi kesediaan Ketua KPK tampil di acara pendidikan kader PDIP. Menanggapi paparan Firli, bahwa perlunya menerapkan budaya anti korupsi, kata Hasto, bisa dimulai dari cara berpikir positif yang anti korupsi.
"Materi yang disampaikan Pak Firli menjadi energi bagi PDI Perjuangan. Kehadiran Pak Firli secara langsung tidak akan sia-sia, dan karenanya semua kader Partai harus terlibat dalam membangun budaya anti korupsi yang dimulai dari cara berpikir yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan," kata Hasto.
Hasto pun membeberkan mekanisme di internal PDIP yang mendukung komitmen anti korupsi, membuka ruang besar melalui merit system dan termasuk melakukan pembenahan di internal melalui aturan organisasi.
"Dalam budaya anti korupsi, harus dijabarkan dalam kerangka organisasi melalui ketetapan kita, values/nilai dalam berpartai dimana dari ideologi Pancasila kita diajarkan nilai keadilan sosial. Bersikap adil dimulai dari pikiran, alam rasa. Bersikap adil untuk kepentingan rakyat Indonesia juga suatu landasan filosofis yang harusnya anti korupsi. Nilai kemanusiaan, ketuhanan menjadi dasar dari perjuangan kita agar korupsi betul-betul dapat kita perangi bersama," tandasnya.
