"Kerja sama ini bertujuan untuk menguatkan koneksi antara UMKM dengan pihak hotel agar lebih optimal," kata Wiwiek.
Adapun bentuk sinergi kerja sama ini adalah berupa penyediaan barang-barang kebutuhan hotel dari pelaku UMKM Surabaya. Misalnya, seragam batik untuk karyawan hotel, sandal hotel untuk tamu atau pengunjung, hingga makan-minum maupun perlengkapan penunjang kamar hotel atau amenities.
"Hotel juga memprioritaskan untuk mengupayakan penyerapan tenaga kerja yang ber-KTP Surabaya kurang lebih sedikitnya 50 persen menjadi karyawan-karyawati di hotel," jelas dia.
Menurut Wiwiek, 46 hotel yang menandatangani perjanjian kerja sama itu masih sebagian kecil dari sekitar 240 hotel di Kota Surabaya. Secara bertahap, dia memastikan, pemkot akan menjalin sinergi untuk menjembatani UMKM dengan seluruh hotel yang ada di Kota Pahlawan.
"Setelah kerja sama ini, maka ditindaklanjuti penandatanganan kerja sama (PKS), sedangkan untuk hotel-hotel yang lain, akan kami proses secara bertahap," imbuhnya.
Adapun ke 46 hotel yang telah melakukan penandatanganan kerja sama tersebut terdiri dari, Hotel Oakwood Hotel And Residence, Hotel Double Tree, Hotel Tunjungan, Hotel Mercure Grand Mirama, Hotel Country Heritage Resort, Hotel Bisanta Bidakara, Hotel Elmi, Hotel Gunawangsa Manyar, Hotel Vasa, Hotel Java Paragon, Hotel Aria Centra Surabaya, Hotel Grand Inna Tunjungan, Hotel Santika Premiere Gubeng, Hotel Arcadia, Hotel Verwood Surabaya, Hotel Crown Prince, Hotel Harris Gubeng, Hotel Ciputra World, Hotel Varna, Hotel Bekizaar dan Hotel G Suites.
Ada pula Hotel Garden Palace, Hotel Midtown Residence, Hotel Grand Dafam, Hotel Sahid Surabaya, Hotel Midtown, Aston Inn, Hotel Ibis Surabaya City Center, Hotel Yello, Ibis Budget Diponegoro, Hotel Pop Gubeng, Hotel Narita, Hotel Pesonna, Pop Stasiun Kota, Hotel Pop Diponegoro, Hotel Istana Permata Ngagel, Istana Permata Dinoyo, Hotel Cleo Business Jemursari, Hotel Max One, Hotel Gunawangsa Merr, Hotel 88 Embong Malang, Hotel V3 (Vini, Vidi, Vici), Hotel Oval, Hotel Grand Surabaya, Deka dan Gold Vitel.
Wiwiek menambahkan, dalam PKS itu akan diatur lebih teknis mengenai kerja sama dan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak, termasuk di dalamnya diatur mengenai kualitas, harga, serta produk yang menjadi kebutuhan dari setiap hotel.
"Karena kualitas dan harganya juga harus sesuai kebutuhan hotel. Jadi (PKS) untuk memastikan kembali bahwa produk UMKM itu sesuai dengan kebutuhan dan standar hotel," tambahnya.
Di tempat terpisah, Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Jawa Timur, Dwi Cahyono menerangkan, sebelum pandemi Covid-19, pihaknya telah mendorong destinasi wisata hotel maupun restoran agar mendukung produk UMKM setempat. Artinya, kebutuhan hotel dan restoran di setiap kabupaten/kota itu dapat disuplai dari pelaku UMKM setempat.
"Kita mendukung sekali. Cuma karena pandemi, memang kondisinya sekarang tidak seperti sebelumnya. Karena itu harus betul-betul banyak komunikasi antara UMKM dengan PHRI," kata Dwi Cahyono.
Namun demikian, Dwi juga mengingatkan kepada para pelaku UMKM, agar pertama, memperhatikan segi kualitas dan harga, termasuk pula konsistensi terhadap keberlanjutan produk tersebut.
“Jangan sampai sekarang (produk) sudah kita sebarkan, terus berhenti atau beralih ke bidang lain. Ketika sudah ada MoU (Memorandum Of Understanding), maka kita harus konsisten," pesan dia.
Di sisi lain, pihaknya pun berharap, sektor pariwisata khususnya di Jawa Timur dan Surabaya dapat terus kondusif di segala bidang. Dia juga mendorong agar kerja sama ini dapat menjadi satu jaringan. Artinya, MoU antara pelaku UMKM dengan pihak hotel tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri, kita harus menjadi menjadi satu jaringan dan konsisten terus dilakukan. Apalagi dengan dibukanya Bandara Juanda untuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), maka kita harus persiapkan semuanya bersama-sama,” pungkas dia. (adv)
TERPOPULER
