Suara.com - Presiden Joko Widodo mengancam menteri, kepala daerah, kepala lembaga negara dan BUMN akan dicopot apabila tidak menggunakan anggaran dengan membeli produk-produk dalam negeri. Pasalnya, ia merasa jengkel anggaran negara dan daerah malah lebih sering digunakan untuk membeli barang-barang impor.
Menanggapi hal itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan kemarahan Jokowi tersebut bisa dipahami. Sebab, produk-produk dalam negeri wajib dinikmati oleh warga Indonesia sendiri.
"Bisa dipahami jika kemudian Pak Jokowi keras dan tegas terhadap pejabat-pejabat yang masih bermentalitas bangga dengan impor, padahal kualitas produksi dalam negeri tidak kalah, bahkan bisa lebih baik," kata Kamhar saat dihubungi, Jumat (25/3/2022).
Namun ia menegaskan, bahwa ketegasan Jokowi tersebut seharusnya bisa juga diterapkan kepada para pembantu-pembantu presiden yang hobi buat kisruh kehidupan politik.
"Ketegasan seperti ini pula mestinya ditunjukkan Pak Jokowi terhadap pembantu-pembantunya yang gandrung membuat kisruh situasi politik apalagi dengan agenda-agenda yang inkonstitusional serta mencederai agenda reformasi," ujarnya.
Selain itu, kata dia, Jokowi juga harus tegas terhadap para menterinya yang tak becus mengendalikan harga pangan. Apalagi, pemerintah juga telah kalah oleh para mafia-mafia pangan.
"Termasuk tegas menertibkan pernyataan pembantu-pembantunya yang saling kontradiksi. Mendag bilang permainan mafia pangan, tapi sampai sekarang belum ada yang diumumkan dan berpotensi Mendag menyebarkan kabar bohong di satu sisi, di sisi lainnya KSP Moeldoko menyatakan tak ada mafia pangan, murni tata niaga," tuturnya.
Sementara di sisi lain, Kamhar enggan mencampuri soal ancaman perombakan kabinet atau reshuffle yang disampaikan Jokowi. Menurutnya, hal itu merupakan hak prerogratif.
"Terkait ancaman reshuffle, itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden," katanya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Hadiri Joyland Bali 2022
Ancaman Presiden
Sebelumnya, Jokowi tidak segan mengancam akan mengganti jajaran kabinetnya dan para kepala daerah yang tidak menggunakan anggaran untuk membeli produk-produk dalam negeri. Pasalnya, saat ini anggaran negara dan daerah malah lebih sering digunakan untuk membeli barang-barang impor.
Pemerintah mengalokasikan Rp400 triliun anggaran belanja untuk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM tahun 2022. Akan tetapi, anggaran itu baru digunakan senilai Rp214 triliun saja.
Ia lantas menyinggung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru menggunakan anggaran Rp2 triliun. Padahal anggarannya sebesar Rp29 triliun.
Itu disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah se-Indonesia dan BUMN tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3).
"Ini kelihatannya ada yang enggak semangat di dalam kementerian," kata Jokowi sebagaimana dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden.
