Dukung Kelompok Rentan, Kemensos Luncurkan Program Kesejahteraan Sosial secara Intensif

Suara.com - Pandemi telah memukul semua sektor di tanah air, termasuk kelompok miskin dan rentan menjadi pihak yang paling terdampak. Untuk mendukung kelompok rentan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial meluncurkan program kesejahteraan sosial secara intensif. 

Menteri Sosial, Tri Rismaharini saat menjadi pembicara kunci pada Kongres Kewirausahaan Global (GEC), yang digelar di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, menjelaskan kepada peserta kongres ada berbagai upaya pemerintah dalam mengembangkan program kewirausahaan untuk kelompok rentan terdampak pandemi.

“Yaitu berupa bantuan sosial tunai (Program Keluarga Harapan/PKH) untuk 10 juta penerima manfaat, bantuan sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) untuk 18,8 juta penerima manfaat. Tathun 2021 nilai bantuan sekitar Rp105 triliun (atau US$ 7,5 juta),” kata Mensos.

Selain itu, diberikan juga program afirmatif khusus untuk mendukung kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan yatim piatu. Pandemi juga membuat sebagian anak-anak kehilangan orangtuanya dan menjadi yatim piatu (YAPI) baru di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. “Untuk anak YAPI, pemerintah meluncurkan program yang mendukung pendidikan dan kebutuhan sehari-hari mereka,” ucapnya.

Dalam upaya menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, pemerintah menghadapi tantangan besar, terutama dengan melihat luasnya wilayah tanah air yang terdiri dari 16.772 pulau. Dengan kondisi demikian, penyaluran bantuan sosial (bansos) sangat mengandalkan keunggulan dalam pengelolaan data. 

“Pengelolaan Data menjadi prioritas pertama saya ketika ditugaskan di Kementerian Sosial, Desember 2020 lalu. Perubahan besar dalam manajemen data diberlakukan dengan tujuan untuk memastikan penerima yang tepat dan waktu distribusi yang cepat,” tambah Mensos.

Kemensos memulai melakukan verivali data penerima di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada awal tahun 2021, dilakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Kependudukan yang dikelola Kemendagri. “Setiap bulannya dilakukan pencocokan data, verivali data yang lebih sering untuk mengakomodasi dinamika pergeseran demografis dan geografis penerima bantuan,” katanya.

Tantangan lainnya adalah respon terhadap korban bencana sejalan dengan berbagai bencana alam yang melanda mulai gempa bumi, badai, tanah longsor, banjir bandang, dan letusan gunung berapi. Selain penanganan terhadap korban, Kemensos juga memodifikasi tenda untuk memastikan penanganan pengungsi menjaga kepatuhan terhadap protokol kesehatan. 

“Kemensos memberikan pelatihan kewirausahaan dan modal kerja agar pengungsi tidak jatuh miskin, dan lebih jauh agar mereka bisa menjadi wirausahawan,” terang Mensos. Kemensos juga meningkatkan kesehatan mental pengungsi, mengganti pendapatan dan aset mereka yang hilang karena bencana.

Untuk pemberdayaan penyandang disabilitas, Kemensos memberikan pekerjaan di balai dan loka. Mereka membuat alat bantu sesuai kebutuhan spesifik dan mendapat upah yang membantu mereka keluar dari garis kemiskinan sesuai standar Bank Dunia sebesar USD 1,9 per hari.

Produk buatan mereka, seperti tongkat pintar untuk penyandang disabilitas netra yang dilengkapi dengan GPS dan detektor api/asap bermanfaat bagi yang membutuhkan. Kursi roda untuk penderita cerebral palsy dan motor roda tiga juga dimodifikasi, disesuaikan dan dikhususkan untuk mengakomodasi kedisabilitasan mereka. 

“Ini membantu meningkatkan mobilitas dan mengembangkan potensi diri mereka” terang Mensos. Untuk tuna wisma, Kemensos menyediakan tempat tinggal di rusunawa mulai tahun 2021. Saat ini sudah siap dihuni 200 keluarga di dua Balai Kemensos di Bekasi dan Bambu Apus, Jakarta Timur. 

Kemensos juga menyediakan pusat galeri kewirausahaan yakni Sentra Kreasi Atensi atau SKA. SKA telah didirikan di 28 dari 41 balai di seluruh Indonesia. Galeri SKA menampilkan hasil berkebun, kuliner, dan produk buatan industri rumahan, serta menyediakan kios untuk penjahit, salon, dan spa. 

“Semua ini dilakukan oleh eks-gepeng dan pedagang kaki lima,” Mensos menambahkan. Kebijakan Mensos juga mendukung kehidupan masyarakat adat, dengan program yang tetap menghormati budaya mereka seraya meningkatkan pendidikan anak-anak, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat di Indonesia Timur, khususnya di Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua, Kemensos mengintesifkan pembangunan akses ekonomi dan pasar dengan membangun sistem transportasi sendiri dari fiber, speedboat hingga sepeda motor listrik.