Suara.com - Tim Advokasi Penegakan Hak Asasi Manusia atau TAP-HAM mengungkapkan bahwa korban kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, mengalami trauma psikis yang berkepanjangan.
Anggota TAP-HAM dari KontraS Sumut, Rahmat Muhammad mengatakan para korban ketakutan jika dihadapkan dengan aparat sehingga proses hukum selalu diwakili oleh pendamping hukum.
"Kami sudah melakukan asesmen pada psikisnya. Mereka trauma, sehingga itu yang menyebabkan kami tidak membawa ke Bareskrim Polri, karena korban merasa ketakutan bertemu dengan sosok-sosok tinggi besar. Karena para pembina kerangkeng menurut mereka badannya kekar sehingga ketika diajak ke Bareskrim mereka tidak berani," kata Rahmat dalam jumpa pers, Minggu (3/4/2022).
Anggota TAP HAM dari PBHI Gina Sabrina menambahkan, pemerintah harus benar-benar memfasilitasi pendampingan psikologis dan hukum terhadap seluruh korban kerangkeng manusia Langkat.
"Kami meyakini ratusan orang penghuni atau mantan penghuni kerangkeng ini belum semuanya mendapatkan pendampingan psikis, kami mendesak negara dalam hal ini LPSK dan Kepolisian untuk memberikan atensi terhadap para korban," tegas Gina.
Diketahui, perkembangan terkini dari kasus ini adalah Ditreskrimum Polda Sumut telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus kerangkeng manusia tersebut. Salah satu tersangka adalah Dewa Perangin Angin, putra sang bupati.
Tujuh tersangka dijerat dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman 15 Tahun Penjara. Mereka adalah Dewa Perangin Angin, HS, IS, TS, RG, JS, dan HG.
Sedangkan dua tersangka lainnya selaku penampung dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman 15 tahun penjara. Mereka yakni SP dan TS.
Baca Juga: Ini Alasan Mengapa Bareskrim Harus Intervensi Penanganan Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat
