Suara.com - Majelis Hakim akan memutus perkara kasus cuitan "Allahmu Lemah" dengan terdakwa Ferdinand Hutahaean rencana pada Selasa (194/4/2022) pekan depan.
Ferdinand pada sidang hari ini, telah usai membacakan pledoi atau nota pembelaan sebagai terdakwa. Ia pun berharap pada putusan majelis hakim nanti ia mendapatkan vonis bebas.
Meski begitu, ia tetap pasrah dengan keputusan majelis hakim yang memiliki kewenangan dalam menentukan perkara kasusnya itu.
"Tentu harapan saya bebas. Tapi apakah bebas atau tidak kita serahkan nanti kepada hikmat dan kebijaksanaan yang mulia hakim," kata Ferdinand di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2022).
Ferdinand mengaku tidak betah berlama-lama di penjara.
"Kalau saya ditanya secara pribadi ya maunya bebas. Siapa yang tidak mau bebas. Emang enak dipenjara? Enggak enak bro," ucapnya.
Ia, pun berharap dalam putusan majelis hakim dapat dinyatakan bebas dan menikmati lebaran bersama keluarga.
"Ya, pengen lah (lebaran di rumah) pengen makan ketupat di rumah sama opor ayam."
Ngaku Dapat Bisikan Setan
Dalam sidang pembacaan pleidoi, Ferdinand mengaku bahwa cuitan 'Allahmu Lemah' hingga membuatnya mendekam di penjara tak lepas dari pengaruh adanya bisikan setan. Ferdinand mengaku cuitan itu ditulis ketika dirinya baru sadar karena mengalami pingsan atas penyakit yang dideritanya selama tiga tahun terakhir.
"Bahwa peristiwa yang menjadi cikal bakal saya menuliskan cuitan di akun twitter saya pada tanggal 4 Januari 2022 tentang Allah adalah respons saya secara spontan terhadap godaan setan di telinga saya pasca saya sadar siuman dari pingsan yang saya alami pada hari itu akibat penyakit yang saya derita selama tiga tahun belakangan ini," kata Ferdinand.
Dituntut 7 Bulan Penjara
Dalam tuntutannya, JPU menyatakan jika Ferdinand terbukti bersalah menyiarkan berita bohong sehingga menimbulkan kebohongan. Atas hal itu, JPU juga meminta agar Ferdinand tetap ditahan.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdinand Hutahaean dengan pidana selama 7 bulan penjara dikurangi terdakwa di dalam tahanan," kata JPU.
Ferdinand diyakini jaksa melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
