Infografis
Gara-gara statemen tersebut, ribuan mahasiswa akhirnya turun ke jalan meminta presiden mengadakan Pemilu tepat waktu. Masinton menilai, menteri penyebar hoaks sejatinya secara ksatria mundur dari jabatannya.
4. Refly Harun
Pengamat politik, Refly Harun turut bersuara tentang "big data" yang disuarakan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Di tengah tekanan publik agar Luhut membuka klaim data tentang permintaan penundaan Pemilu 2024, Refly Harun memberi kritik pedas.
Melalui channel youtubenya, Refly menyebut sebagai Menteri Ekonomi bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut sudah berbicara di luar tugas pokok fungsinya.
Selain itu, big data yang diutarakannya juga tak bisa dibuktikan. Bahkan bila memang tak bisa dibuktikan akan tergolong sebagai berita hoaks. Maka dalam era demokrasi, data harus dilawan dengan data atau argumentasi harus dilawan dengan argumentasi.
5. Petisi di Change.org
Petisi yang berisi tuntutan agar Luhut Binsar Pandjaitan membuka big data 110 juta juga disuarakan masyarakat. Total hingga Rabu (13/4/22), sudah ada 17.231 akun yang menandatangani petisi tuntutan agar Luhut membuka data tersebut.
Para orang yang menandatangani petisi ini menilai, dengan membuka data tersebut, maka Luhut Binsar Pandjaitan bisa bertanggung jawab atas data yang sudah disampaikan ke publik.
Kontributor : Lukman Hakim
