Penegakan aturan di lapangan sangat lemah, terutama di gang-gang kampung, pasar, restoran, kafe dan tempat-tempat keramaian lainnya.
6. Pemprov DKI Tidak Menyediakan Tempat Khusus Isolasi/Karantina Bagi OTG dan Gejala Ringan
Tsamara menilai, selama ini Pemprov DKI hanya mengandalkan Wisma Atlet milik pemerintah pusat dan ruang isolasi di Rumah sakit.
Seharusnya sejak awal bisa disiapkan tempat isolasi dan karantina menggunakan rusun, wisma, hotel, expo dan GOR.
7. Banyak Kasus Positif Terjadi di Pemprov DKI
Kantor-kantor Pemprov DKI Jakarta tidak lepas dari klaster penyebaran virus Covid-19, harus ada sistem evaluasi kerja didalam birokrasi agar pelayanan mayarakat tidak terganggu.
8. Gubernur Anies Sering mengeluarkan Kebijakan yang Membingungkan dan Kontradiktif
Gubernur Anies kerap mengeluarkan wacana kebijakan yang kontradiktif seperti penerapan ganjil genap untuk sepeda motor, rencana pembukaan bioskop dan juga rencana ijin untuk UMKM berjualan di trotoar.
9. Gubernur Anies Tidak Transparan Dalam kriteria Rem Darurat
Baca Juga: Mundur dari PSI, Apa Saja Pengalaman Politik Tsamara Amany Selama 5 Tahun Terakhir?
Gubernur hanya menjelaskan rem darurat akan diambil apabila kurva penularan Covid-19 melonjak di masa transisi, tanpa ada penjelasan lebih lanjut dan mendetail seperti rem daruratdiberlakukan untuk sekian jumlah kasus per hari.
10. Bansos Terlambat Diberikan dan Pelaksanaannya Sangat Lambat
Pemrov DKI perlu memperbaiki pola pemberian Bansos, beberapa alternatif untuk memperbaikinya adalah:
- Mengubah Bansos pemberian barang menjadi BLT. Cara ini akan sangat cepat dalam proses pemberian bantuan. Namun untuk mencegah kebocoran, perlu di pertimbangkan untuk membagikan secara cash-less.
- Jika tetap membagikan Bansos dalam bentuk barang, maka harus di pastikan bisa dipenuhi dengan cepat, dan akan lebih baik jika Pemprov DKI bisa lebih aktif men-suplai barang dari koperasi ke UMKM
Itulah deretan kritik Tsamara Amany terhadap Anies Baswedan sebelum mundur dari PSI.
