Usul Julukan Presiden, Fahri Hamzah Lebih Suka Jokowi Dapat Gelar Bapak Rekonsiliasi, Ini Alasannya!

Agung Sandy Lesmana, Bagaskara Isdiansyah

Selasa, 19 April 2022 | 15:05 WIB
Usul Julukan Presiden, Fahri Hamzah Lebih Suka Jokowi Dapat Gelar Bapak Rekonsiliasi, Ini Alasannya!
Presiden Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama)

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengusulkan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi diberi gelar Bapak Rekonsiliasi, yang akan mengakhiri jabatannya selama dua periode pada 2024 mendatang.

Pasalnya, Jokowi dianggap telah berhasil merangkul lawan politik di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yang telah diberikan kedudukan sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif di Kabinet Indonesia Maju. Namun menurutnya, Jokowi dinilai masih perlu menyelesaikan kasus pembelahan yang terjadi di masyarakat terlebih akibat polarisasi Pilpres 2019 lalu. 

"Saya masih khawatir dengan pembelahan yang ada di akar rumput itu sebabnya kalau misalnya Pak Jokowi mau diberi gelar, saya lebih suka kalau beliau mengejar gelar Bapak Rekonsiliasi, sebab, kalau bisa, sebelum beliau turun, beliau menyatukan kembali negara kita yang agak terpecah di arus bawah," kata Fahri  kepada wartawan, Selasa (19/4/2022). 

Fahri mengatakan, capaian fisik yang diraih Jokowi dalam pembangunan infrasktur yang masif bisa hilang, jika Indonesia tidak berhasil melakukan rekonsiliasi sesama anak bangsa, serta mengakhiri pembelahan dan polarisasi politik di masyarakat.

Politisi Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menyebut Papua sebagai alternatif lokasi yang paling pas dijadikan ibu kota baru Indonesia (akun instagram @fahrihamzah).
Politisi Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah. (akun instagram @fahrihamzah).

"Saya merasa bahwa semua capaian secara fisik itu bisa hilang kalau rekonsiliasinya gagal jadi lebih baik dituntaskan rekonsiliasinya supaya capaian fisiknya otomatis kita dapatkan," ungkapnya. 

Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI ini jika Jokowi berhasil melakukan rekonsiliasi rakyat maka kesuksesan yang lain bukan tidak mungkin akan mengikuti. Kekinian, kata Fahri,  masyarakat Indonesia sangat sensitif, sehingga butuh pendekatan dan berbicara dari hati ke hati untuk menuntaskan suatu permasalahan. 

"Kalau rekonsiliasinya sukses, maka Pak Jokowi bisa mendapatkan lebih banyak dari yang lain selain rekonsiliasi juga infrastruktur. Buktinya orang sensitif semua," tandasnya. 

Diketahui, Kementerian Sekretaris Negara (Kemsesneg) menyematkan julukan kepada enam Presiden Indonesia terdahulu mulai dari Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Melalui akun instagram resmi Kemensetneg, Presiden Soekarno dijuluki sebagai Bapak Proklamator. Bung Karno dinilai memiliki peranan penting dalam sejarah Kemerdekaan Indonesia dari Penjajahan Belanda dan sosok yang membacakan naskah proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. 

baca juga

Presiden RI kedua, Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan, karena memfokuskan program kerjanya terhadap pembangunan ekonomi dan menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). 

Presiden RI ketiga, BJ Habibie dijuluki Bapak Teknologi. Ia dikenal memiliki kecerdasan luar biasa di bidang teknologi dan industri pesawat terbang. Pesawat N250 Gatotokaca merupakan pesawat buatan Indonesia pertama yang digagas BJ Habibie. 

Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dijuluki Bapak Pluralisme karena beliau memberikan gagasan-gagasan universal mengenai pentingnya menghormati perbedaan sebagai bangsa yang beragam dan lantang dalam membela minoritas. Pencabutan peraturan yang melarang kegiatan adat warga Tionghoa secara terbuka seperti perayaan Imlek adalah satau satu kebijakannya. 

Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri dijuluki Ibu Penegak Konstitusi. Presiden wanita pertama ini adalah pencetus berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menyiapkan sistem pemilihan umum (pemilu) pertama kali, ketika masyarakat Indonesia dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden, di samping memilih calon anggota legislatif. 

Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono dijuluki Bapak Perdamaian karena pada masa jabatan beliau sebagai Presiden, Indonesia banyak berpartisipasi dalam misi perdamaian dunia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Seperti Perjanjian Perdamaian Aceh melalui Nota Kesepahaman Helsinki, membangun Pusat Perdamaian dan Keamanan atau Indonesia Peace and Security Center (IPSC). 

Julukan keenam Presiden ini disematkan di Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti. 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Daftar 24 Menteri Presiden Jokowi yang Harta Kekayaannya Meningkat dalam Setahun

Daftar 24 Menteri Presiden Jokowi yang Harta Kekayaannya Meningkat dalam Setahun

News | Selasa, 19 April 2022 | 15:03 WIB

Menkes Budi Gunadi Sadikin Pastikan Status Endemi Covid-19 akan Diputuskan Jokowi

Menkes Budi Gunadi Sadikin Pastikan Status Endemi Covid-19 akan Diputuskan Jokowi

News | Selasa, 19 April 2022 | 15:03 WIB

Sekeluarga Jadi Pejabat Semua, Kaesang: Kalau Kumpul Berasa Rapat Paripurna, yang Warga Biasa Cuma Saya

Sekeluarga Jadi Pejabat Semua, Kaesang: Kalau Kumpul Berasa Rapat Paripurna, yang Warga Biasa Cuma Saya

News | Selasa, 19 April 2022 | 15:01 WIB

Ngeluh Capek ke Kaesang, Ternyata Ini Sosok yang Bikin Jokowi Takluk!

Ngeluh Capek ke Kaesang, Ternyata Ini Sosok yang Bikin Jokowi Takluk!

News | Selasa, 19 April 2022 | 14:44 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×