Usul Julukan Presiden, Fahri Hamzah Lebih Suka Jokowi Dapat Gelar Bapak Rekonsiliasi, Ini Alasannya!

Agung Sandy Lesmana | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Selasa, 19 April 2022 | 15:05 WIB
Usul Julukan Presiden, Fahri Hamzah Lebih Suka Jokowi Dapat Gelar Bapak Rekonsiliasi, Ini Alasannya!
Presiden Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama)

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengusulkan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi diberi gelar Bapak Rekonsiliasi, yang akan mengakhiri jabatannya selama dua periode pada 2024 mendatang.

Pasalnya, Jokowi dianggap telah berhasil merangkul lawan politik di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yang telah diberikan kedudukan sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif di Kabinet Indonesia Maju. Namun menurutnya, Jokowi dinilai masih perlu menyelesaikan kasus pembelahan yang terjadi di masyarakat terlebih akibat polarisasi Pilpres 2019 lalu. 

"Saya masih khawatir dengan pembelahan yang ada di akar rumput itu sebabnya kalau misalnya Pak Jokowi mau diberi gelar, saya lebih suka kalau beliau mengejar gelar Bapak Rekonsiliasi, sebab, kalau bisa, sebelum beliau turun, beliau menyatukan kembali negara kita yang agak terpecah di arus bawah," kata Fahri  kepada wartawan, Selasa (19/4/2022). 

Fahri mengatakan, capaian fisik yang diraih Jokowi dalam pembangunan infrasktur yang masif bisa hilang, jika Indonesia tidak berhasil melakukan rekonsiliasi sesama anak bangsa, serta mengakhiri pembelahan dan polarisasi politik di masyarakat.

Politisi Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menyebut Papua sebagai alternatif lokasi yang paling pas dijadikan ibu kota baru Indonesia (akun instagram @fahrihamzah).
Politisi Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah. (akun instagram @fahrihamzah).

"Saya merasa bahwa semua capaian secara fisik itu bisa hilang kalau rekonsiliasinya gagal jadi lebih baik dituntaskan rekonsiliasinya supaya capaian fisiknya otomatis kita dapatkan," ungkapnya. 

Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI ini jika Jokowi berhasil melakukan rekonsiliasi rakyat maka kesuksesan yang lain bukan tidak mungkin akan mengikuti. Kekinian, kata Fahri,  masyarakat Indonesia sangat sensitif, sehingga butuh pendekatan dan berbicara dari hati ke hati untuk menuntaskan suatu permasalahan. 

"Kalau rekonsiliasinya sukses, maka Pak Jokowi bisa mendapatkan lebih banyak dari yang lain selain rekonsiliasi juga infrastruktur. Buktinya orang sensitif semua," tandasnya. 

Diketahui, Kementerian Sekretaris Negara (Kemsesneg) menyematkan julukan kepada enam Presiden Indonesia terdahulu mulai dari Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Melalui akun instagram resmi Kemensetneg, Presiden Soekarno dijuluki sebagai Bapak Proklamator. Bung Karno dinilai memiliki peranan penting dalam sejarah Kemerdekaan Indonesia dari Penjajahan Belanda dan sosok yang membacakan naskah proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. 

Presiden RI kedua, Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan, karena memfokuskan program kerjanya terhadap pembangunan ekonomi dan menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). 

Presiden RI ketiga, BJ Habibie dijuluki Bapak Teknologi. Ia dikenal memiliki kecerdasan luar biasa di bidang teknologi dan industri pesawat terbang. Pesawat N250 Gatotokaca merupakan pesawat buatan Indonesia pertama yang digagas BJ Habibie. 

Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dijuluki Bapak Pluralisme karena beliau memberikan gagasan-gagasan universal mengenai pentingnya menghormati perbedaan sebagai bangsa yang beragam dan lantang dalam membela minoritas. Pencabutan peraturan yang melarang kegiatan adat warga Tionghoa secara terbuka seperti perayaan Imlek adalah satau satu kebijakannya. 

Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri dijuluki Ibu Penegak Konstitusi. Presiden wanita pertama ini adalah pencetus berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menyiapkan sistem pemilihan umum (pemilu) pertama kali, ketika masyarakat Indonesia dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden, di samping memilih calon anggota legislatif. 

Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono dijuluki Bapak Perdamaian karena pada masa jabatan beliau sebagai Presiden, Indonesia banyak berpartisipasi dalam misi perdamaian dunia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Seperti Perjanjian Perdamaian Aceh melalui Nota Kesepahaman Helsinki, membangun Pusat Perdamaian dan Keamanan atau Indonesia Peace and Security Center (IPSC). 

Julukan keenam Presiden ini disematkan di Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti. 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Daftar 24 Menteri Presiden Jokowi yang Harta Kekayaannya Meningkat dalam Setahun

Daftar 24 Menteri Presiden Jokowi yang Harta Kekayaannya Meningkat dalam Setahun

News | Selasa, 19 April 2022 | 15:03 WIB

Menkes Budi Gunadi Sadikin Pastikan Status Endemi Covid-19 akan Diputuskan Jokowi

Menkes Budi Gunadi Sadikin Pastikan Status Endemi Covid-19 akan Diputuskan Jokowi

News | Selasa, 19 April 2022 | 15:03 WIB

Sekeluarga Jadi Pejabat Semua, Kaesang: Kalau Kumpul Berasa Rapat Paripurna, yang Warga Biasa Cuma Saya

Sekeluarga Jadi Pejabat Semua, Kaesang: Kalau Kumpul Berasa Rapat Paripurna, yang Warga Biasa Cuma Saya

News | Selasa, 19 April 2022 | 15:01 WIB

Ngeluh Capek ke Kaesang, Ternyata Ini Sosok yang Bikin Jokowi Takluk!

Ngeluh Capek ke Kaesang, Ternyata Ini Sosok yang Bikin Jokowi Takluk!

News | Selasa, 19 April 2022 | 14:44 WIB

Terkini

Kebijakan Iklim Dibuat untuk Warga Terdampak, Tapi Mengapa Mereka Jarang Dilibatkan?

Kebijakan Iklim Dibuat untuk Warga Terdampak, Tapi Mengapa Mereka Jarang Dilibatkan?

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 11:50 WIB

Ibu Kota Lumpuh Akibat Protes, Presiden Bolivia Panik Potong Gaji 50 Persen untuk Redam Tekanan

Ibu Kota Lumpuh Akibat Protes, Presiden Bolivia Panik Potong Gaji 50 Persen untuk Redam Tekanan

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 11:46 WIB

Ditujukan untuk Sujarwo, Geger Paket Misterius Berisi Pocong Mainan di Kulon Progo

Ditujukan untuk Sujarwo, Geger Paket Misterius Berisi Pocong Mainan di Kulon Progo

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 11:45 WIB

Bejat! Ayah Tiri di Koja Tega Cabuli Dua Anak Sambungnya, Aksi Terbongkar Usai Korban Mengadu

Bejat! Ayah Tiri di Koja Tega Cabuli Dua Anak Sambungnya, Aksi Terbongkar Usai Korban Mengadu

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 11:36 WIB

Penduduk Dunia Tembus 8 MIliar, Bisakah Pangan Lokal Jadi Jawaban Krisis Pangan Global?

Penduduk Dunia Tembus 8 MIliar, Bisakah Pangan Lokal Jadi Jawaban Krisis Pangan Global?

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 11:32 WIB

Sukuk ST016 Jadi Pilihan Investasi Syariah Minim Risiko dengan Imbal Hasil Menarik

Sukuk ST016 Jadi Pilihan Investasi Syariah Minim Risiko dengan Imbal Hasil Menarik

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 11:25 WIB

Tak Cuma Teknologi, Rano Karno Sebut Partisipasi Warga Jadi Penentu Nasib Sampah Jakarta

Tak Cuma Teknologi, Rano Karno Sebut Partisipasi Warga Jadi Penentu Nasib Sampah Jakarta

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 11:24 WIB

Bolehkah ASN atau Awardee LPDP Mengkritik Program Pemerintah? Ini Penjelasannya

Bolehkah ASN atau Awardee LPDP Mengkritik Program Pemerintah? Ini Penjelasannya

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 11:18 WIB

Perempuan di Garda Depan Krisis Iklim, Tapi Masih Minim di Ruang Kebijakan

Perempuan di Garda Depan Krisis Iklim, Tapi Masih Minim di Ruang Kebijakan

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 11:13 WIB

Hitung Mundur! Hotel Sultan Wajib Dikosongkan Juni 2026, Tak Ada Lagi Alasan Menunda

Hitung Mundur! Hotel Sultan Wajib Dikosongkan Juni 2026, Tak Ada Lagi Alasan Menunda

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 11:09 WIB