Suara.com - Dengan sekitar 60% suara suara dihitung, Ramos-Horta memimpin dengan sekitar 62% suara, sementara presiden saat ini Lu Olo Guterres mengumpukan 38% suara, menurut data badan administrasi pemilu STAE.
Jose Ramos-Horta memimpin perolehan suara di pemilihan presiden putaran kedua di Timor Leste, demikian menurut hasil awal penghitungan pada hari Rabu (20/4).
Para pemilih Timor Leste yang berpenduduk 1,3 juta jiwa pada Selasa (19/4) memberikan suaranya untuk memilih antara Ramos-Horta dan mantan pejuang gerilya Presiden Francisco "Lu Olo" Guterres.
Ramos-Horta memimpin cukup jauh dengan 61.72%, sementara Lu Olo mengumpulkan 38,28% suara, menurut data dari badan administrasi pemilihan negara STAE.
Setelah bertahun-tahun ketegangan politik antara partai-partai besar di Timor Leste, pemilihan ini dipandang penting bagi stabilitas negara.
Ramos-Horta sebelumnya menyatakan, dia dapat menggunakan kekuasaan presiden untuk membubarkan parlemen dan menyerukan pemilihan umum lebih cepat dari tahun depan menurut jadwal saat ini.
Horta akan bubarkan parlemen?
Ramos-Horta, 72 tahun, adalah salah satu tokoh politik paling terkenal di Timor Leste di samping Xanana Gusmao.
Dia sudah pernah menjabat sebagai Perdana Menteri, kemudian juga sebagai presiden negara itu dari 2007 hingga 2012.
Ramos Horta adalah salah satu penerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1996, Bersama Uskup Ximenes Belo, atas usahanya untuk membawa solusi damai dalam konflik di Timor Leste, ketika negara itu diintegrasikan paksa menjadi provinsi ke 27 Indonesia.
Pada pilpres putaran pertama pemilihan bulan Maret lalu, Horta tidak mendapatkan lebih 50% suara, sehingga pemilu putaran kedua harus dilaksanakan.
Namun saat itu, dia sudah menang jauh dari pesaingnya. Berbicara setelah memberikan suara di dekat rumahnya di Dili, Ramos-Horta mengatakan dia "sangat yakin" akan menang tetapi dia akan menghormati hasil akhir resmi.
Sengketa politik berkepanjangan
Presiden pertama Timor Leste, Xanana Gusmao, yang selama kampanye pemilu mendukung Ramos-Horta menggambarkan pemerintahan saat ini sebagai "tidak sah secara konstitusional."
Petahana Lu Olo Guterres menolak untuk mengambil sumpah beberapa menteri dari partai politik koalisi yang dipimpin Gusmao, dengan alasan mereka menghadapi penyelidikan hukum yang sedang berlangsung, termasuk untuk dugaan korupsi.
TERPOPULER
