Suara.com - Isu penundaan pemilu diramal bakal terus bergulir meskipun pemerintah baru saja memastikan waktu penyelenggaraan pemilu pada Februari 2024. Kepastian itu diperkuat setelah pemerintah melantik para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk pesta demokrasi tersebut.
Kecurigaan itu disampaikan pendiri Cirus Network, Hasan Nasbi, dalam talkshow Rosi di Kompas TV, belum lama ini. Hasan menilai wacana penundaan pemilu masih sangat mungkin berlanjut lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan pernyataan tegas masa jabatannya bakal berakhir tahun 2024. Sebelumnya, Jokowi telah menyatakan Pemilu 2024 akan bergulir 14 Februari 2024.
“(Wacana penundaan pemilu akan terus bergulir) sampai betul-betul ada statement, misal Presiden Jokowi menyatakan akan selesai tahun 2024. Sampai sekarang itu belum ada,” ujarnya dalam video yang diunggah kanal YouTube Kompas TV, Selasa (19/4/2022).
Hasan mengibaratkan sikap pemerintah melantik komisioner KPU, Bawaslu serta memastikan pelaksanaan pemilu pada 2024 hanyalah ibarat genjatan senjata terhadap mahasiswa yang belum lama ini menggelar aksi demonstrasi. Hasan kemudian memberikan analogi seperti seorang suami yang meminta menikah lagi pada istrinya. Permintaan tersebut pun bikin gonjang-gonjang keluarga hingga sang suami akhirnya sepakat tak akan bicara lagi soal menambah istri.
“Oke ini redam, tapi istri dalam hati pasti bilang, I will keep my eyes on you. Saya akan tetap waspada ini. Ini hal wajar, makanya saya bilang gencatan senjata,” kata dia.
Hasan tidak melihat partai-partai politik bakal kembali menjadi motor utama dalam menggulirkan isu penundaan pemilu maupun jabatan presiden tiga periode. Dia justru lebih khawatir dengan manuver Menteri Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya gencar mengangkat wacana penundaan pemilu lewat big datanya.
"Menurut saya, partai seperti PKB akan kembali lagi ke jadwal pemilu, tidak ada tiga periode. Tapi Pak Luhut gimana? itu pertanyaannya,” ujar Hasan.
Rosiana Silalahi sebagai pembawa acara pun mencecar kenapa Hasbi justru lebih mengkhawatirkan Luhut ketimbang deretan parpol yang berwenang mengubah konstitusi melalui amendemen. Hasan Nasbi pun mengutarakan analisisnya.
“Kalau sampai orang yang enggak ada urusannya dengan polhukam tapi bicara soal tambah periode, perpanjangan masa jabatan, ini soal serius. Apakah hal serius ini akan berhenti begitu saja? Kembali lagi ke analogi suami istri tadi, ada peluang untuk itu (isu bergulir lagi).”
Baca Juga: Puan Maharani Minta Wacana Penundaan Pemilu 2024 Disudahi
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa yang juga Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, memastikan PKB tegak lurus dengan konstitusi negara.
“PKB tidak akan keluar dari koridor konstitusi,” ujarnya.
Kontributor : Alan Aliarcham
