Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap bentuk-bentuk penyiksaan yang dialami Muhammad Fikry dan tiga rekannya yang dituduh melakukan pembegalan.
Fikry dan ketiga rekannya diduga menjadi korban salah tangkap oleh Anggota Polsek Tambelang. Mereka dipaksa untuk mengakui melakukan pembegalan dengan cara disiksa.
Koordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Endang Sri menyebut keempatnya mengalami 10 bentuk kekerasan fisik.
"Ditemukan setidaknya 10 bentuk tindak penyiksaan terhadap saudara Fikry dan kawan-kawan," kata Endang saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (20/4/2022).
Adapun 10 kekerasan fisik tersebut di antaranya, kekerasan atau ancaman verbal, mata dilakban, pemukulan dengan tangan kosong di bagian tubuh dan wajah, pemukulan di bagian kepala menggunakan tali gantungan kunci, dan ditendang di bagian tubuh, kaki dan wajah.
Kemudian rambut mereka juga dijambak, didudukan saat salah seorang di antaranya tersungkur, diseret menggunakan kain sarung, kaki ditimpa menggunakan batu, dan tembakan ke udara sembari memberikan ancaman.
Selain itu mereka juga mengalami kekerasan verbal berupa intimidasi dan ancaman, seperti kalimat, 'Udah lu ngaku aja, temen lu udah mati.'
Kemudian, 'Segala dzikiran lagi lu, begal…begal aja.'
Bahkan ada juga kalimat ancaman berbunyi, 'Lu mau gue injak kaki lu pakai mobil,' serta 'Kamu terlibat begal nggak? Kalau terlibat saya lindas nih kakinya.'
Atas temuan itu, Komnas HAM menyebut telah terjadi pelanggaran HAM terhadap Fikry dan kawan-kawan.
"Terhadap peristiwa penangkapan saudara Muhammad Fikry dan kawan-kawan (empat orang) disertai dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Reskrim Polsek Tambelang dan Jatanras Satreskrim Polres Metro Kabupaten Bekasi, telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia," kata Endang.
Dugaan salah tangkap dan penyiksaan yang dialami keempatnya setidaknya telah melanggar hak dasar mereka sebagai manusia yakni, hak untuk terbebas dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, penghukuman yang kejam. Selain itu juga melanggar hak atas rasa aman, hak untuk memperoleh keadilan dan hak atas kesehatan.
Komnas HAM mengeluarkan sejumlah rekomendasinya yang ditujukan ke Polda Metro Jaya dan jajarannya yakni, segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota yang terlibat baik Polres maupun Polsek.
"Jika terbukti terdapat pelanggaran diberikan sanksi etik/disiplin dan sanksi pidana. Semua proses pemeriksaan dilakukan dengan cara transparan dan akuntabel," ujar Endang.
Kemudian, mengambil tindakan untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang kembali. Lalu, melakukan upaya pemulihan terhadap 9 (sembilan) orang yang mengalami tindak penyiksaan.
TERPOPULER
