Infografis
Tiap kali ditahan ia mampu membayar uang suap kecil untuk bisa kembali bebas. Namun, salah satu temannya tidak seberuntung dia dan tidak bisa membayar suap setelah ketahuan mengenakan pakaian yang dilarang, kata Park.
Dia dijatuhi hukuman kerja paksa selama sebulan dan dipaksa membantu pembangunan jalan pegunungan.
Ideologi Kim "berpusat pada kesesuaian" Greg Scarlatoiu, Direktur Eksekutif Komite Hak Asasi Manusia di Korea Utara, mengatakan kesesuaian sangat penting untuk melestarikan doktrin rezim.
"Gaya rambut dan pakaian yang tidak sesuai dengan spesifikasi rezim mencerminkan selera dan pilihan pribadi," ujar Scarlatoiu.
"Ideologi rezim keluarga Kim berpusat pada konformitas dan bukan pada individualisme atau ekspresi individu," tambahnya.
Pada akhir 2020, sebuah undang-undang yang dirancang untuk menghapus "pemikiran dan budaya reaksioner" diberlakukan di Pyongyang.
Lalu pada Juli 2021, berlaku undang-undang tentang pendidikan pemuda yang berusaha menghalangi kaum muda mengakses "budaya kapitalis."
"Rezim Kim Jong-un berusaha melarang program TV dan film asing diselundupkan ke negara itu karena itu semua bisa menantang monopoli informasi. Monopoli ini penting untuk menjaga agar rakyat Korea Utara tetap terindoktrinasi dan dapat ditundukkan," jelas Scarlatoiu.
Ia juga mengatakan bahwa lebih banyak warga yang dipenjara dan menjalani kerja paksa karena melanggar aturan rezim tentang penyimpangan dari norma sosialis.
Baca Juga: Korea Utara Disebut Jadi Dalang Aksi Perampokan Aset Kripto Game Axie Infinity
Tetap yakin masa depan Korea Utara 'cerah' Rekaman satelit dan laporan dari dalam Korea Utara menunjukkan bahwa populasi penjara meningkat tajam dalam tiga bulan terakhir tahun 2021 dan tiga bulan pertama tahun 2022.
