Suara.com - Politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus mendadak jadi buah bibir di jagat maya karena pernyataannya yang menyebut masyarakat Indonesia sebagai "rakyat jelata", ketika membahas soal tunjangaan anggota DPR RI dalam sebuah acara televisi.
Saat itu, Deddy Sitorus diminta berpendapat mengenai gaji anggota DPR RI yang begitu fantastis dinilai kontras dengan gaji pekerja di atas UMR yang akan dipotong 3 persen untuk Tapera.
Namun, anggota DPR RI yang telah menjabat sejak 2019 itu justru menyalahkan pembawa acara TV karena memberikan logika yang sesat.
Sebab, pembawa acara TV tersebut dinilai membandingkan penghasilannya sebagai anggota dewan dengan rakyat jelata, bukan penghasilannya dulu sebelum menjadi anggota DPR RI.
"Ya Anda mencampur aduk masalah, ketika DPR dibandingkan dengan rakyat jelata seperti tukang becak dan buruh, di situ Anda mengalami sesat logika," ujar Deddy Sitorus dilansir dari TikTok @noticebogor, Jumat 22 Agustus 2025.
Pernyataannya yang menyebut pekerja dengan gaji UMR sebagai "Rakyat Jelata" ini lantas menjadi sorotan dan semakin memantik amarah publik.
Tak sedikit yang mengingatkan dirinya bisa berada di kursi DPR RI juga karena pilihan rakyat.
Hal ini mungkin juga membuat publik penasaran dengan sosok Deddy Sitorus.
Rekam Jejak Deddy Sitorus
Baca Juga: Nyesek! Bayi Baru Lahir di Indonesia Langsung Punya Utang Rp32 Juta, Belanja Popok Kena Pajak
Deddy Yevri Hanteru Sitorus bukanlah sosok baru dalam dunia politik.
Laki-laki kelahiran Pematangsiantar 17 November 1970, ini justru mengawali kariernya jauh dari kemewahan kursi parlemen.
Sebelum dikenal sebagai politisi vokal, Deddy SItorus adalah seorang aktivis yang cukup disegani.
Tercatat, ia merupakan salah satu pendiri dan presidium di berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti Koalisi Anti Utang (2000-2001) dan Komunitas Aksi Solidaritas Buruh Indonesia (1998-2000).
Deddy Sitorus juga aktif di level internasional, mewakili Indonesia di berbagai forum seperti Friends of The Earth dan Asian NGO Coalition on Rural Development and Agrarian Reform (ANGOC).
Kemudian, perjalanan politiknya di PDI Perjuangan membawanya ke panggung yang lebih besar.
Setelah sempat gagal dalam Pemilu 2014, Deddy berhasil melenggang ke Senayan pada Pemilu 2019, mewakili daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Utara.
Tak tanggung-tanggung, ia meraih suara terbanyak dengan perolehan 34.709 suara.
Kepercayaan publik kembali ia dapatkan pada Pemilu 2024, di mana ia terpilih kembali dengan suara yang lebih signifikan, yakni 59.335 suara.
Sebelum fokus menjadi legislator, Deddy Sitorus telah malang melintang di dunia korporat dengan menduduki posisi strategis, terutama di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Deddy pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Waskita Beton Precast (2014–2017), PTPN III (2017–2019), hingga PT Berkah Multi Cargo, anak perusahaan Pelindo III (2017–2019).
Di parlemen, Deddy duduk di Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN.
Sebagai politisi, ia dikenal sebagai sosok yang vokal dan tak segan beradu argumen dengan lawan politiknya dalam berbagai forum diskusi.
Namun, pernyataan "ogah disamakan dengan rakyat jelata" menjadi kontroversi terbesarnya hingga saat ini.
Pernyataannya tersebut menuai banyak hujatan dari netizen yang belakangan merasa geram dengan sikap dan kinerja anggota DPR RI.
"Lah rakyat jelata? Kamu kan wakil kami, jadi yang bos itu sebenarnya kami woi," kata @In***.
"Semoga Pak Deddy Sitorus lekas menjadi rakyat jelata," ujar @vania***.
"Hey Deddy Sitorus, walaupun kami rakyat jelata, kami loh yang bayar gaji Anda," komentar @tica***.
