facebook

Pemerintah Pusat Larang Pemda Bikin Aturan Pembelajaran Tatap Muka Sendiri

Chandra Iswinarno | Stefanus Aranditio
Pemerintah Pusat Larang Pemda Bikin Aturan Pembelajaran Tatap Muka Sendiri
Ilustrasi PTM di Jembrana, Bali. [Foto : Istimewa/beritabali.com]

Kemendibud Ristek menegaskan lararangan kepada pemerintah daerah membuat aturan sendiri terkait pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka (PTM).

Suara.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendibud Ristek) menegaskan lararangan kepada pemerintah daerah membuat aturan sendiri terkait pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka (PTM).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud Ristek Suharti menjelaskan, aturan PTM sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama 4 Menteri yang terbaru antara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

"SKB Empat Menteri yang terbaru menjadi acuan untuk Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PTM. Pemerintah daerah tidak diperkenankan menambahkan pengaturan atau persyaratan lain," kata Suharti pada Rabu (11/5/2022).

Suharti mengatakan, SKB 4 Menteri ini telah melalui pembahasan lintas sektor dengan mempertimbangkan hasil penilaian situasi Pandemi Covid-19 terkini dengan melibatkan para pakar pendidikan dan epidemiolog.

Baca Juga: Ini Aturan Baru Protokol Kesehatan untuk Pembelajaran Tatap Muka 100 Persen Usai Libur Lebaran

Aturan terbarunya antara lain, bagi sekolah di daerah PPKM Level 1 dan Level 2 dengan capaian vaksinasi guru di atas 80 persen dan lanjut usia (lansia) di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan jam pembelajaran sesuai kurikulum.

Bagi yang capaian vaksinasi guru di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen juga diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan durasi pembelajaran paling sedikit 6 jam pembelajaran.

Kemudian, bagi sekolah di wilayah PPKM level 3 dengan capaian vaksinasi guru di atas 80 persen dan lansia di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan jam pembelajaran sesuai kurikulum.

Sedangkan yang capaian vaksinasi guru di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 50 persen setiap hari secara bergantian dengan moda pembelajaran campuran maksimal enam jam pembelajaran.

Untuk sekolah yang berada di daerah PPKM level 4, dengan vaksinasi guru di atas 80 persen dan lansia lebih dari 60 persen diwajibkan menyelenggarakan PTM 50 persen setiap hari secara bergantian dengan moda pembelajaran campuran maksimal 6 jam pembelajaran.

Baca Juga: Pemerintah Terbitkan Aturan Baru PTM di Sekolah Usai Lebaran, Ini Rinciannya

Sementara yang vaksinasi gurunya di bawah 80 persen dan vaksinasi lansianya di bawah 60 persen masih diwajibkan untuk melaksanakan PJJ.

Komentar