facebook

Respons Cepat Kendalikan PMK, Mentan Kirim Obat-obatan ke Sumedang

Fabiola Febrinastri | Restu Fadilah
Respons Cepat Kendalikan PMK, Mentan Kirim Obat-obatan ke Sumedang
Mentan, Syahrul Yasin Limpo. (Dok; Kementan)

Ini dilakukan agar tidak terjadi penulran.

Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) merespons cepat penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terjadi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengirimkan obat-obatan ke sana.

SYL bersama Anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno juga melihat secara langsung pengobatan terhadap hewan ternak yang terkonfirmasi positif penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pengobatan ini merupakan upaya pemerintah dalam merespon PMK secara cepat agar tidak menular terhadap hewan lainya.

"Proses yang saat ini terus berjalan antara lain melakukan intervensi obat-obatan seperti vitamin, antibiotik dan termasuk obat herbal yang biasa dibuat dengan kearifan lokal daerah tertentu. Alhamdulillah yang dipakai ternyata penyembuhannya sangat cepat," ujar pria yang akrab disapa SYL tersebut pada Rabu, (18/5/2022).

SYL mengatakan upaya penyembuhan hewan ternak yang terjangkit wabah PMK sudah dilakukan secara masif sehingga tingkat kematianya bisa ditekan secara maksimal. Oleh karena itu, SYL meminta agar masyarakat tidak perlu panik karena pemerintah terus bekerja secara cepat.

Baca Juga: Kasus PMK di Banjarnegara Meningkat, Hewan Ternak Disembelih Paksa

"hari ini saya bersama Anggota Komisi IV melihat langsung upaya pemerintah di Sumedang. PMK memang ada tapi PMK dapat disembuhkan dan tidak menular kepada manusia," katanya.

Di samping itu, SYL memastikan bahwa ketersediaan hewan ternak menjelang hari raya Idul Adha dalam kondisi yang cukup aman. Wabah PMK tidak memiliki pengaruh besar atau dampak buruk terhadap ketersediaan.

"Ketersediaan dalan menghadapi Idul qurban beberapa bulan kedepan semua sudah dalam proses persiapan yang sebaik-baiknya. Tentu kita juga berharap daerah-daerah yang terkena langsung melakukan lockdown," katanya.

SYL menambahkan, kebijakan lockdown dapat dilakukan oleh posko darurat cepat tanggap yang dikordinir langsung oleh para kepala daerah baik bupati maupun walikota. Posko tersebut nantinya akan terhubung langsung dengan Gubernur sampai pemerintah pusat.

Baca Juga: Antisipasi Penyebaran PMK, 2 Pasar Ternak di Daerah Ini Ditutup

Komentar