"Kasus Papua itu paling telanjang, betapa Jakarta memusatkan kembali kendali politiknya terhadap Papua, sehingga ia menabrak prinsip-prinsip reformasi yang dituangkan di dalam semangat otonomi, itu berarti kemandirian pengelolaan pemerintahan sendiri, konsultasi partisipasi harus dilakukan dengan Papua," kata dia.
Usman memaparkan, kebijakan terbaru yakni pemerintah pusat secara sepihak mengesahkan Undang -undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang baru yang berdampak negatif terhadap prinsip-prinsip ekonomi.
Ia menyebut dengan adanya UU Otsus yang baru, nantinya pemekaran tak lagi meminta representatif kultural orang asli Papua.
"Mengubah Undang-undang Otsus 2001 menjadi undang-undang tahun 2021 yang di dalamnya punya dampak negatif, terhadap prinsip-prinsip otonomi itu, tidak ada lagi otonomi sebenarnya dengan uu itu, badan kusus ditingkat pusat dibentuk. pemekaran tidak lagi harus meminta persetujuan representatif kultural orang asli Papua, dan seterusnya," kata. dia.
Kemudian penyebab keempat dalam hal kemunduran demokrasi yakni pelemahan lembaga-lembaga akuntabilitas seperti KPK.
Ia mencontohkan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, KPK dan MK menjadi lembaga paling dipercaya dan dibanggakan dari era reformasi.
Hal tersebut berdasarkan hasil beberapa analisis politik ketika itu.
"Barangkali tinggal KPK dan Mahkamah Konstitusi warisan reformasi yang terjaga," tuturnya.
Namun kata Usman, analisis tersebut berubah ketika masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama di akhir periode pertama dan awal periode kedua.
Analisis politik mulai meragukan kredibilitas MK dan KPK di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Bahkan KPK sudah terpuruk sekali," ungkap Usman
Lanjut Usman, penyebab kemunduran demokrasi kelima yakni masih kuatnya konglomerasi media atau oligopoli media.
Ia menyadari ketika momen kontestasi elektoral, masih terjadi polarisasi di dalam media.
"Pada momen-momen tertentu dalam kontestasi elektoral terasa sekali polarisasi di dalam media pengkutuban di kalangan media, yang ditentukan oleh afiliasi-afiliasi politik jadi para pemiliknya," katanya.
TERPOPULER
