Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap mendukung rencana Menkopolhukam, Mahfud MD terkait penuntasan persoalan mafia tanah. Di mana, KPK akan akan tergabung dalam pembentukan tim lintas kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
"KPK dukung penuntasan persoalan mafia tanah. Terkait rencana pemerintah membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk menuntaskan berbagai persoalan mafia tanah," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (25/5/2022).
Menurut Ali, pembentukan tim lintas kementerian dan lembaga dalam menuntaskan mafia tanah cukup selaras dengan upaya lembaga antirasuah dalam pemberantasan korupsi.
"KPK tentu mendukung program tersebut Hal ini selaras dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang telah dilakukan KPK selama ini," ucapnya
KPK, kata Ali, melalui fungsi koordinasi dan supervisi bersama Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, KLHK, pemerintah daerah, serta masyarakat lainnya juga telah berupaya terus untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait sengketa tanah.
"Telah melakukan berbagai upaya untuk mengurai persoalan sengketa tanah," imbuhnya.
Sebelumnya, Mahfud MD berencana membentuk tim lintas kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Mafia-mafia juga akan kami selesaikan dan kami sudah sepakat untuk segera membentuk tim lintas kementerian dan lembaga, termasuk KPK, untuk melakukan prosedur dan melakukan penilaian atas ini semua. Saya akan tindak lanjuti," kata Mahfud MD, melansir Antara, Senin (23/5/2022).
Mahfud MD juga menjamin pemerintah dan aparat penegak hukum akan tegas menindak siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana mafia tanah.
Baca Juga: Perintah Jokowi, Pemerintah Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah
"Kami sekarang akan tegas kalau ada indikasi pidananya, lalu bekerja di tingkat bawah sampai ke atas. Kejaksaan Agung akan melakukan tindakan tegas untuk melakukan penyidikan hingga putusan pengadilan yang sudah inkrah sekali pun akan kami tingkatkan perdatanya," katanya.
