Suara.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini ditunjuk Presiden Jokowi untuk mengurusi persoalan minyak goreng. Berkaitan dengan tugas barunya tersebut, Luhut mengaku bakal melakukan audit terhadap seluruh perusahaan kelapa sawit yang ada di Tanah Air.
"Nanti kita audit semua kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan," kata Luhut di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022).
Audit yang bakal dilakukan Luhut tersebut menaungi luas dari perkebunan kelapa sawit, hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan lahan (HPL), sistem produksinya hingga status dari perusahaan itu sendiri.
Selain itu, Luhut juga bakal memastikan kantor pusat dari perusahaan kelapa sawit harus berada di Indonesia.
"Tidak boleh ada headquarter kelapa sawit yang di luar wilayah Republik Indonesia. Harus di Indonesia, supaya pajaknya (masuk)," tuturnya.
Luhut menyebut proses audit perusahaan minyak sawit itu bakal dilakukan pada awal Juni 2022 nanti.
Luhut Urus Minyak Goreng
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ditugasi untuk mengurusi masalah minyak goreng. Hal itu disampaikan Luhut dalam sambutannya secara virtual pada acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Sabtu lalu.
Luhut yang hadir secara virtual dalam acara itu, mengaku tiba-tiba mendapat tugas baru dari Presiden Jokowi untuk mengurus minyak goreng. Ia berharap masalah minyak goreng ini bisa ditangani dalam waktu singkat.
"Sebenarnya saya sudah siap untuk hadir di sana tapi tiba-tiba Presiden memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari yang lalu saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," ungkap Luhut dalam acara tersebut.
Juru Bicara Menko Marves dan Investasi Jodi Mahardi juga telah mengonfirmasi hal tersebut. Ia menyebut Luhut ditugaskan Presiden untuk memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa-Bali.
Dalam tugas tersebut, Luhut dan tim akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian sebagai lead coordinator, melibatkan kementerian/lembaga teknis di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta Satgas Pangan, BPKP, dan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.
"Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pasca larangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini," kata Jodi.
Selain itu, Jodi mengatakan pihaknya akan memakai aplikasi digital untuk mengawasi pasokan distribusi minyak goreng. Target utama dalam pekerjaan ini adalah minyak goreng curah dengan harga murah dapat terdistribusi secara merata.
Sejauh ini belum ada pernyataan dari presiden terkait penunjukkan Luhut untuk urus minyak goreng. Sehingga alasan kenapa Jokowi minta Luhut urus minyak goreng belum diketahui dengan jelas.
TERPOPULER
