Faktanya, keterlibatan Luhut dalam mengurus masalah minyak goreng mendapat kritikan dari anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus.
Pasalnya, Luhut dinilai memiliki kedekatan dengan sejumlah figur yang berhubungan dengan minyak goreng. Belum lagi tugas Luhut sebagai Menko Marves sudah terbilang banyak.
"Pak Luhut itu 'kan sudah banyak pekerjaan sebagai Menko Marves. Kenapa sekarang diserahkan tugas ambil alih pekerjaan Menko Ekuin, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian sekaligus?" kata Deddy kepada Antara, Selasa (24/5/22).
Daftar Tugas untuk Luhut
Sepanjang era Joko Widodo menjabat sebagai presiden, Luhut dikenal publik sebagai solusi dari segala permasalahan. Setiap ada pembentukan tim, atau jabatan yang kosong, Luhut menjadi solusi pertama.
Per Selasa (24/5/22), sudah 15 posisi penting yang pernah diemban Luhut dalam dua periode kepemimpinan Jokowi. Kepala Staf Kepresidenan menjadi awal posisinya pada 31 Desember 2014-2 September 2015.
Dari kepala staf kepresidenan, Luhut kemudian menjadi Menko Polhukam, Menko Kemaritiman, Plt Menteri ESDM, Plt Menteri Kelautan dan Perikanan, Plt Menteri Perhubungan, Ketua Panitia Nasional IMF-World Bank 2018.
Selain itu, Luhut juga pernah menjabat sebagai wakil ketua komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kemudian, Koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Dewa Sumber Daya Air (SDA) Nasional, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.
Bahkan, Luhut juga menjadi Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia hingga Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta dan Bandung. Yang terbaru adalah mengurusi minyak goreng.
Alasan Jokowi
Sejauh ini, tugas Luhut Binsar Pandjaitan mengurus minyak goreng area Jawa-Bali baru dari satu pihak. Presiden Joko Widodo sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tugas baru yang diemban Luhut.
Publik tentu sangat menanti-nanti alasan Luhut dilibatkan dalam masalah minyak goreng.
Kontributor : Lukman Hakim
TERPOPULER
