Keluh Kesah Ketum PAN Ke Ketua KPK, Minta Bantu Hapus Presidential Threshold 20 Persen Hingga Kampanye Dibiayai Negara

Bangun Santoso | Welly Hidayat | Suara.com

Rabu, 25 Mei 2022 | 14:37 WIB
Keluh Kesah Ketum PAN Ke Ketua KPK, Minta Bantu Hapus Presidential Threshold 20 Persen Hingga Kampanye Dibiayai Negara
Ketum PAN Zulkifli Hasan saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta. (Suara.com/Bagaskara)

Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menyampaikan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri untuk membantu dalam mengupayakan terkait aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dihapuskan.

Hal itu disampaikan Zulhas (sapaan Zulkifli Hasan) usai menghadiri acara pembekalan Anti-Korupsi kepada kader partai yang diselenggarakan oleh KPK di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/5/2022).

"Tadi saya sampaikan, pak ketua (Firli Bahuri) tolong KPK juga mendorong karena ini tanggung jawab kita bersama agar syarat-syarat itu (presidential theshold) ditiadakan, karena kita ini demokrasi," kata Zulhas usai acara pembekalan antikorupsi di KPK, Selasa (25//5/2022)

Selain itu, dalam aturan ambang batas pemilihan kepala daerah pun juga diatur 20 persen. Bila aturan tersebut tidak dirubah, kata Zulhas, tak mungkin pesta demokrasi diwarnai dengan banyaknya politik transaksional.

"Oleh karenanya undang-undang yang mengatur Pilkada 20 persen, semua 20 persen itu menjadikan transaksional, itu nggak bagus," ucap Zulhas

Zulhas menyebut partainya juga sudah berusaha agar ambang batas ditiadakan, namun gagal. Apalagi, dia juga pernah mencoba syarat tersebut hanya empat persen tetap gagal.

"Nol dulu usulan kami, akhirnya karena kesepakatan banyak partai sulit kami naikkan dulu 4 sama dengan parlemen dulu, tapi gagal juga kan," katanya.

Ditambah soal biaya saksi dari partai politik, kata Zulhas, juga cukup memberatkan. Maka itu, dalam kajian KPK yang pernah diusulkan bahwa saksi dapat dibiayai oleh negara.

"Ini kami terima kasih sebetulnya sudah diusulkan KPK dulu, saksi dibiayai negara, sudah diusulkan," katanya.

Terakhir, soal kampanye yang dianggap cukup memakan biaya besar. Ia, berharap kampanye hanya satu atau dua minggu. Itu pun, diharapkan dibiayai negara.

"Kampanye itu jangan lama-lama. Ngapain kampanye itu sampai lima bulan, cukup dua minggu, tapi dibiayai oleh pemerintah," ujar Zulhas.

"Jadi, tiga usulan kajian KPK itu saya kira itu memang yang harus dilakukan oleh kita semua," imbuhnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Figur Capres dan Cawapres 2024 Teratas dari Hasil Survei Siap-siap Diusung Koalisi Indonesia Bersatu

Figur Capres dan Cawapres 2024 Teratas dari Hasil Survei Siap-siap Diusung Koalisi Indonesia Bersatu

Bogor | Rabu, 25 Mei 2022 | 13:31 WIB

Parpol-parpol Lain Harus Catat, Ini Syarat Jika Ingin Bergabung Dengan Koalisi Indonesia Bersatu

Parpol-parpol Lain Harus Catat, Ini Syarat Jika Ingin Bergabung Dengan Koalisi Indonesia Bersatu

News | Rabu, 25 Mei 2022 | 13:18 WIB

Berkasus Dengan Muannas Alaidid, Sekjen PAN Eddy Soeparno Enggan Berspekulasi Soal Restorative Justice

Berkasus Dengan Muannas Alaidid, Sekjen PAN Eddy Soeparno Enggan Berspekulasi Soal Restorative Justice

News | Rabu, 25 Mei 2022 | 13:07 WIB

Koalisi Indonesia Bersatu Bangun Kekuatan Pilkada 2024, Tiga Pimpinan Parpol Mulai Bahas Bakal Calon Wali Kota Bogor

Koalisi Indonesia Bersatu Bangun Kekuatan Pilkada 2024, Tiga Pimpinan Parpol Mulai Bahas Bakal Calon Wali Kota Bogor

Bogor | Rabu, 25 Mei 2022 | 12:21 WIB

Golkar Persilahkan PKB Masuk Koalisi Indonesia Bersatu, Asal...

Golkar Persilahkan PKB Masuk Koalisi Indonesia Bersatu, Asal...

Jabar | Rabu, 25 Mei 2022 | 05:30 WIB

3 Alasan PPP Bangun Koalisi Indonesia Bersatu Bersama Golkar dan PAN

3 Alasan PPP Bangun Koalisi Indonesia Bersatu Bersama Golkar dan PAN

Jakarta | Selasa, 24 Mei 2022 | 21:30 WIB

Sekjen PPP Beberkan 3 Alasan Mau Berkoalisi dengan Golkar dan PAN

Sekjen PPP Beberkan 3 Alasan Mau Berkoalisi dengan Golkar dan PAN

Riau | Selasa, 24 Mei 2022 | 21:25 WIB

Terkini

Krisis Lebanon Memanas: Korban Tewas Akibat Serangan Israel Lampaui 1.000 Jiwa

Krisis Lebanon Memanas: Korban Tewas Akibat Serangan Israel Lampaui 1.000 Jiwa

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 15:30 WIB

Iran Tegaskan Tak Ada Negosiasi dengan AS, Negara yang Bantu Serangan Akan Dianggap Musuh

Iran Tegaskan Tak Ada Negosiasi dengan AS, Negara yang Bantu Serangan Akan Dianggap Musuh

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 15:24 WIB

PDIP Bukan Gangguan, Pertemuan Prabowo-Megawati Disebut Jadi Kunci Stabilitas Pemerintahan

PDIP Bukan Gangguan, Pertemuan Prabowo-Megawati Disebut Jadi Kunci Stabilitas Pemerintahan

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 15:22 WIB

Ribuan Personel Siaga, Polda Metro Imbau Takbiran Tanpa Konvoi dan Arak-arakan

Ribuan Personel Siaga, Polda Metro Imbau Takbiran Tanpa Konvoi dan Arak-arakan

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 15:12 WIB

Arus Mudik 2026, Lalu Lintas Tol SurabayaMojokerto Naik 25,3 Persen

Arus Mudik 2026, Lalu Lintas Tol SurabayaMojokerto Naik 25,3 Persen

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 14:57 WIB

BGN Wajibkan Pemantauan Limbah MBG Tiap Tiga Bulan, Tekankan Aspek Lingkungan dan Higienitas

BGN Wajibkan Pemantauan Limbah MBG Tiap Tiga Bulan, Tekankan Aspek Lingkungan dan Higienitas

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 14:46 WIB

KPK Soroti Pola Berulang Korupsi Kepala Daerah

KPK Soroti Pola Berulang Korupsi Kepala Daerah

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 14:13 WIB

Panen Raya di Kampung Rambutan: Omzet Pedagang Melonjak 8 Kali Lipat Saat Mudik Lebaran!

Panen Raya di Kampung Rambutan: Omzet Pedagang Melonjak 8 Kali Lipat Saat Mudik Lebaran!

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 14:07 WIB

Israel Larang Warga Palestina Shalat Id di Masjid Al-Aqsa

Israel Larang Warga Palestina Shalat Id di Masjid Al-Aqsa

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 13:58 WIB

Kirim THR ke Keluarga Jadi Lebih Mudah dengan Fitur Grup Transfer di wondr by BNI

Kirim THR ke Keluarga Jadi Lebih Mudah dengan Fitur Grup Transfer di wondr by BNI

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 13:43 WIB