Suara.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan catatan masalah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021 Pemprov DKI Jakarta. Catatan ini diberikan meski BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Catatan tersebut mulai dari kelebihan pembayaran hingga persoalan pemungutan pajak.
Menanggapi hal ini, Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyebut pihaknya bakal menindaklanjutinya. Menurut Anies, catatan dalam LPKD tahunan merupakan hal yang biasa disampaikan BPK tiap tahunnya.
"Semua yang menjadi setiap audit pasti kita tindak lanjuti," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/5/2022).
Mantan Mendikbud itu mengklaim, selama ini pihaknya kerap menjalankan rekomendasi dari BPK setiap tahunnya. Bahkan, Pemprov DKI termasuk Provinsi dengan tingkat pengerjaan rekomendasi yang tinggi.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun 2020 saja pihaknya menyelesaikan 86,34 persen rekomendasi BPK.
"Jakarta ini, dalam proses audit kita, itu laporan hasil pemeriksaan BPK tindak lanjutnya mencapai angka 86,34 persen. Ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional 80,6 persen dan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya 77,6 persen," jelas Anies.
Ia pun berencana untuk meningkatkan tingkat pengerjaan rekomendasi BPK di tahun ini. Bahkan, ia menyebut sudah menjadikannya budaya dalam pemerintahan Jakarta untuk terus dijalankan ke depannya.
"Itu jauh di atas rata-rata nasional dan itu lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya. Itulah yang saya sebut sebagai menginstitusi. Insyaallah terus menerus meningkat," pungkasnya.
Dapat Opini WTP
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta tahun 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski dapat WTP, nyatanya ada sejumlah temuan masalah dalam LKPD tersebut.
Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta, Dede Sukarjo dalam rapat paripurna soal penyampaian LHP mengatakan, ada lima temuan yang perlu dicermati. Pihaknya juga menyampaikan rekomendasi sebagai penyelesaiannya.
"Pertama BPK menekankan pentingnya peningkatan monitoring dan pengendalian atas pengelolaan rekening kas pada organisasi perangkat daerah dan Bank DKI Jakarta," ujar Dede, Selasa (31/5/2022).
Dengan rekomendasi itu, maka Pemprov DKI disebutnya tidak akan mengalami masalah penggunaan rekening kas yang tidak berdasar hukum.
Kedua pada sisi pendapatan, BPK menemukan kelemahan proses pendataan, penetapan dan pemungutan pajak daerah yang mengakibatkan kekurangan pendapatan pajak daerah.
TERPOPULER
