REGIONAL:
"Hubungan dan kebijakan selalu diwarnai dengan kepribadian," katanya.
"Kita sudah melihat hubungan pribadi yang hangat antara PM Malcolm Turnbull dan President Widodo dengan kunjungan mereka ke Pasar Tanah Abang.
"Hubungan pribadi seperti itu tampaknya tidak terjadi antara PM Scott Morrison dengan Presiden Jokowi."
Menurut Dewi Fortuna, Partai Buruhlah yang lebih banyak membina hubungan yang bagus dengan negara-negara di kawasan dibandingkan pemerintahan koalisi ketika mereka berkuasa.
"Selalu tampak bahwa perdana menteri dari Partai Buruh berusaha membuat usaha lebih guna lebih dekat dengan tetangga mereka di Asia," katanya.
Dan adalah Paul Keating ketika menjadi perdana menteri mengakui pentingnya untuk bekerja erat degan pemeritahan di Jakarta dengan mengatakan bahwa 'tidak ada negeri yang lebih penting bagi Australia selain Indonesia".
Dan kunjungan PM Albanese ke Indonesia pekan ini tampaknya menggambarkan hal tersebut.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga mengakui adanya pertanda bahwa pemerintahan Albanese akan memperkuat kerja sama Australia di kawasan.
Pekan lalu, Menlu Marsudi mengutip janji Menteri Luar Negeri Australia yang baru Penny Wong yang akan mengangkat 'utusan khusus' keliling bagi negara-negara ASEAN.
"Kalau anda melihat sejarah, Partai Buruh Australia sudah membangun hubungan dekat dengan negara-negara Asia, termasuk ASEAN," kata Retno menunjukkan bahwa harapan yang sama juga ditujukan kepada PM Albanese.
Berbagai masalah yang ada
Namun begitu, hubungan Australia dengan Indonesia sudah diwarnai dengan berbagai masalah seperti pelanggaran hak asasi manusia, masalah Papua, pemulangan pencari suaka yang tiba lewat lalu dan eksekusi Bali Nine.
Baru-baru ini Australia menimbulkan kekhawatiran di Jakarta dan Malaysia atas perjanjian AUKUS dengan Inggris dan Amerika Serikat soal pembangunan armada kapal selam nuklir.
Menlu Retno Marsudi pada waktu itu menyampaikan kekhawatiran mendalam soal 'berlanjutnya perlombaan senjata dan pengerahan kekuatan di kawasan".
Pernyataan itu mengacau pada persaingan yang terjadi antara Amerika Serikat dan China di kawasan Asia Tenggara di mana masih terjadi sengketa mengenai batas wilayah di Laut China Selatan.
Indonesia sudah memprotes pengakuan China atas wilayah maritim Indonesia dan juga mempermasalahkan pernyataan wilayah milik China di Laut China Selatan, walau sejauh ini Indonesia tidak mengambil sikap yang terlalu keras.
Philips J Vermonte peneliti senior di lembaga pemikir CSIS Jakarta mengatakan China akan menjadi 'masalah yang besar ' dalam pertemuan pertama antara PM Albanese dengan Presiden Jokowi.
"Kami tidak mau memilih ke pihak tertentu ketika kita berbicara mengenai China atau Amerika Serikat," katanya sambil menambahkan bahwa China adalah mitra dagang terbesar Indonesia.
"Saya kira DNA negara-negara ASEAN adalah kami ingin menjadi kawasan terbuka yang bisa menerima siapa saja."
China bukan satu-satunya masalah sensitif bagi PM Albanese untuk dibicarakan dalam kunjungan resmi pertama ke Indonesia tersebut.
PM Albanese akan kembali ke Indonesia bulan November untuk menghadiri KTT G-20 di Bali, yang sudah menimbulkan kontroversi dengan kemungkinan hadirnya Presiden Rusia Vladimir Putin.
Ketika ditanya apakah dia akan nyaman dengan kehadiran Putin, PM Albanese mengatakan dia 'tidak punya waktu' bagi invasi ilegal Rusia ke Ukraina namun juga mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, juga diundang sebagai peninjau.
"Tentu saja mereka yang prihatin dengan masalah HAM tidak akan nyaman duduk satu meja dengan Vladimir Putin," katanya.
"Saya mencatat bahwa President Zelenskyy sudah diundang untuk meninjau dalam pertemuan paling tidak lewat video, dan saya kira itu merupakan inisiatif penting yang dilakukan."
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News
TERPOPULER
