Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami arahan Wali Kota Ambon nonaktif Richard Louhenapessy agar pemenang proyek di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyerahkan sejumlah uang.
Kekinian, Richard sudah menjadi tersangka dan ditahan lembaga antirasuah dalam kasus suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon.
Keterangan tim penyidik, setelah menggali dalam pemeriksaan sejumlah saksi. Mereka yakni, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Sirjohn Slarmanat; Anggota Pokja II UKPBJ 2018-2020, I Vonny Alexandra W Latuputty; Pokja UKPBJ Jeremias F Tuhumena dan Charly Tomasoa.
"Dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya arahan dari tersangka RL (Richard Louhenapessy) selaku walikota agar berbagai proyek di Pemkot Ambon dikondisikan pemenangnya dengan menyetor sejumlah uang," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (8/6/2022).
Selain Richard, dalam kasus tersebut KPK turut menetapkan staf tata usaha pimpinan pada Pemkot Ambon bernama Andrew Erin Hehanussa dan karyawan Alfamidi kota Ambon bernama Amri sebagai tersangka.
Untuk proses penyidikan lebih lanjut, tersangka Richard dan Andrew Erin langsung dilakukan penahanan. Mereka ditahan selama 20 hari pertama mulai Jumat 13 Mei sampai 1 Juni 2022. Untuk tersangka Richard di Rumah Tahanan Negara di Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan, tersangka Andrew Erin ditahan di Rutan KPK pada Kavling C-1.
"Upaya paksa penahanan tersangka selama 20 hari pertama terhitung tanggal 13 Mei sampai 1 Juni 2022," ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers beberapa waktu lalu,
Meski begitu, KPK belum melakukan penahanan terhadap tersangka Amri. Sehingga, KPK meminta Amri untuk kooperatif penuhi panggilan KPK.
"KPK mengimbau agar tersangka Amri kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik dan surat panggilan akan segera dikirimkan," katanya.
Baca Juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Wali Kota Ambon Selama 40 Hari ke Depan
