Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang enggan membeli produk dalam negeri. Alasannya kata Jokowi beragam, di antaranya dari mulai kualitas hingga spek yang tak sesuai.
"Saya tahu banyak Kementerian, banyak lembaga, banyak daerah, tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah, alasan banyak sekali," ujar Jokowi dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Selasa (14/6/2022).
Jokowi menyebut sebanyak 842 produk yang dibeli di dalam e-catalog, sebetulnya produksi di dalam negeri, namun justru pembeliannya impor.
Diketahui, dari laporan pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat 842 produk impor yang dibeli melalui e-catalog.
"Seperti tadi disampaikan oleh pak kepala BPKP. Ada 842 produk, di dalam e-catalog, yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada. Untuk apa itu, coret 842 itu, drop kalau emang produknya dalam negeri sudah ada. Untuk apa dipasang di e-catalog," ucap Jokowi.
Karena itu ia meminta Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP mengawasi belanja produk melalui e-catalog. Sehingga kementerian hingga pemerintah daerah membeli produk dalam negeri bukan impor.
Kata Jokowi, dari dari 514 kabupaten kota, 34 provinsi, baru ada 46 pemda yang memiliki e-katalog lokal.
"Sekarang ini kita sudah naik menjadi 123, naiknya cepat. Ini pasti dikejar-kejar BPKP. Awasi betul, kawal betul, agar semua kabupaten kota Provinsi segera memiliki e-catalog lokal. Sehingga nanti produk-produk lokal itu masuk semuanya," katanya.
"Oleh sebab itu, saya minta APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil, belanja produk dalam negeri harus berhasil."
TERPOPULER
