Suara.com - Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan daftar sanksi terhadap 121 warga Australia, yang termasuk para wartawan dan pejabat pertahanan dengan alasan adanya 'agenda Russiafobia' yang terus berkembang di Australia.
Pengusaha besar di bidang pertambangan Gina Rinehart dan Andrew Forrest, bos media Seven West Media Kerry Stokes dan Menteri Utama Australia Selatan Peter Malinauskas masuk dalam daftar terbaru.
Wartawan dari ABC News, Sydney Morning Herald, Nine dan Sky News dan juga beberapa pejabat di bidang pertahanan termasuk individu yang terkena sanksi.
Australia sendiri sudah menerapkan sanksi terhadap para komandan militer dan mereka yang dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak invasi Rusia ke Ukraina tanggal 24 Februari.
Sekretaris media Presiden Putin Dmitry Peskov, dan Direktur Informasi Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova termasuk mereka yang terkena sanksi.
Rusia mengumumkan langkah serupa terhadap belasan wartawan Inggris hari Selasa dalam apa yang digambarkan Moskow sebagai respons terhadap sanksi Barat dan 'terus berlanjutnya penyebaran berita bohong mengenai Rusia".
Daftar wartawan Inggris yang terkena sanksi tersebut antara lain para wartawan senior, pembaca berita di televisi, editor dan manajer senior termasuk Pemimpin Redaksi media terkenal seperti Times, Daily Telegraph, Independent dan Guardian.
Negara-negara Barat sebelumnya sudah mengumumkan sanksi besar-besaran terhadap Rusia selama beberapa bulan terakhir, atas apa yang mereka sebut invasi terhadap Ukraina.
Moskow sendiri mengatakan sedang melakukan 'operasi militer khusus' ke Ukraina, dengan tujuan untuk melucuti senjata dan menghilangkan 'sikap seperti Nazi yang diperlihatkan oleh beberapa warga Ukraina'.
Gelombang sanksi baru Inggris terhadap Rusia
Sementara itu Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Komisioner HAM Anak-anak dari Rusia, Maria Lvova-Belova dan Kepala Gereja Ortodoks Rusia, Pendeta Patriarch Kirill sebagai bagian dari gelombang sanksi baru di tengah berlanjutnya krisis di Ukraina.
Departemen Luar Negeri Inggris mengatakan sanksi terhadap Lvova-Belova karena pemindahan paksa dan adopsi yang dilakukan terhadap anak-anak asal Ukraina dan Pendeta Kirill menjadi sasaran "karena dukungan terang-terangan terhadap agresi militer Rusia ke Ukraina."
Pernyataan itu menambahkan bahwa empat perwira militer senior dari sebuah unit "yang diketahui membunuh, memerkosa dan menyiksa warga sipil' di kota Bucha di Ukraina juga dijatuhi saksi."
"Kami menjatuhkan saksi terhadap pelaksana perang yang dilakukan Presiden Putin yang telah menimbulkan penderitaan di Ukraina termasuk pemindahan paksa dan adopsi anak-anak," kata Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah Inggris mengataskan sanksi juga dilakukan terhadap sekutu Putin, para komandan militer dan pemasok senjata untuk Rusia.
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News.
Kumpulan Kuis Menarik
Komentar
Terkait
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
News | Kamis, 23 April 2026 | 19:00 WIB
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
News | Kamis, 23 April 2026 | 22:26 WIB
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 22:01 WIB
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:58 WIB
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:45 WIB
Aksi di Kedubes AS Jakarta, Pemuda Dukung Paus Leo XIV Tolak Perang Trump-Iran
Foto | Kamis, 23 April 2026 | 21:35 WIB
7 Hari Menuju Ambang Batas: Trump di Ujung Tanduk, Kongres Beri 'Cek Kosong' Perang?
Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 21:33 WIB
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:29 WIB
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:24 WIB
BRI Kudus Perkuat Ekosistem UMKM, Pastikan Debitur KUR Terlindungi Jaminan
Bri | Kamis, 23 April 2026 | 21:21 WIB
Terkini
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
News | Kamis, 23 April 2026 | 22:26 WIB
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
News | Kamis, 23 April 2026 | 22:05 WIB
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
News | Kamis, 23 April 2026 | 22:05 WIB
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:58 WIB
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:45 WIB
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:29 WIB
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:24 WIB
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:17 WIB
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
News | Kamis, 23 April 2026 | 20:33 WIB