Suara.com - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta menegaskan, bahwa pemimpin Indonesia ke depan harus memahami situasi geopolitik global dan nasional. Terlebih di tengah krisis berlarut yang belum berakhir.
Menurutnya, hal itu penting sehingga tidak Ikut-ikutan menjadikan Indonesia sebagai tempat medan tempur bangsa lain seperti yang terjadi Ukraina sekarang.
"Presiden Ukraina (Volodymyr Zelenskyy) adalah contoh dari pemimpin yang bodoh, yang membuat negaranya mau dijadikan sebagai medan tempur negara lain," kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (27/6/2022).
Menurutnya, sejak awal perang di Ukraina itu sengaja didesain bukan menjadi perang antara Ukraina-Rusia, melainkan perang antara Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutunya (Barat).
"Cuma tempatnya di Ukraina dan pakai orang Ukraina. Ada seorang Amerika yang mengatakan, bahwa Amerika akan membiarkan seluruh orang Ukraina mati sampai nyawa terakhir. Amerika nggak peduli, dan membiarkan ini, begitu aja terus," ungkapnya.
Untuk itu, kata dia, tidak perlu heran apabila AS dan sekutunya terus menyuplai bantuan kemanusiaan dan persenjataan untuk Ukraina agar bisa melawan Rusia terus.
"Ukraina ini negara seupil, jumlah penduduknya hanya 40 juta orang, berada di depan hidung dan matanya Rusia. Aneh saja disuplai senjata, disuruh melawan Rusia. Mendingan ane cekik sekarang ente, kata Rusia. Inilah contoh pemimpin bodoh (Volodymyr Zelenskyy)," tuturnya.
Anis Matta mengingatkan, Indonesia juga pernah menjadi medan tempur negara lain akibat dampak dari Perang Dunia I dan II dengan terjadinya peristiwa G30 S PKI.
"Jadi kepandaian Amerika itu, menjadikan negara lain sebagai medan tempur, perangnya bukan di negara mereka. Sentimen anti China dan polarisasi di Indonesia juga kerjaannya Amerika. Umat Islam harus paham itu," ujarnya.
Baca Juga: Kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina-Rusia Dinilai Strategis, Bisa Redam Dampak Perang
Bagi Indonesia sekarang, kata Anis, adalah situasi yang tepat bagi umat Islam untuk melahirkan pemimpin baru di Pemilu 2024. Sehingga pemimpin yang terpilih bisa berperan aktif dalam menentukan tatanan global baru dan ikut serta mengatasi krisis berlarut saat ini.
Namun, kata dia, pemimpin tersebut harus bisa memenuhi kriteria dan syarat dari "Lima Visi Perjuangan Keuamatan di Tengah Krisis".
