facebook

Saddam Menilai Ukraina Tidak Layak Hadir di G-20

Iwan Supriyatna
Saddam Menilai Ukraina Tidak Layak Hadir di G-20
Presiden Pemuda Asian African Youth Goverment (AAYG), Respiratori Saddam Al-Jihad.

Saddam menilai mengundang Ukraina hadir di G-20, pada November 2022 di Bali, kurang tepat.

Suara.com - Presiden Pemuda Asia Afrika (Asian African Youth Government-AAYG) Respiratori Saddam Al-Jihad mengapreasiasi Presiden Indonesia Joko Widodo yang membawa misi perdamaian dalam kunjungan ke Ukraina dan Federasi Rusia. Namun, Saddam menilai mengundang Ukraina hadir di G-20, pada November 2022 di Bali, kurang tepat.

“Misi perdamaian yang dibawa presiden Jokowi ke Volodymyr Zelenskyy dan Vladimir Putin perlu kita dukung meskipun perdamaian antara kedua negara, Ukraina dan Rusia sangatlah sulit terealisasi karena persoalan histori dan rasionalisasi kenapa Rusia harus melakukan operasi di Ukraina,” tutur Saddam.

Saddam menegaskan bahwa tujuan operasi Rusia, yakni melindungi warga sipil Republik Rakyat Donetsk dan Republik Luhansk dari ancaman nyata battalion-batalion sukarelawan neo-nazi dari Ukraina. Selain itu, menurutnya, Ukraina berambisi gabung ke NATO dan memperkuat kerjasama dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

“Selama itu dilakukan oleh Ukraina dibawah kepemimpinan Zelenskyy, pastinya tidak ada titik penyelesaian dengan Rusia karena selain Ukraina melakukan pelanggaran kemanusiaan terhadap rakyat Donetsk dan Luhansk, juga mengancam kedaulatan Rusia dan stabilitas keamanan kawasan khususnya Eropa Timur,” ujar Saddam.

Baca Juga: CSIS: Konsistensi Penting Jika Indonesia Ingin Jadi Jembatan Komunikasi Rusia- Ukraina

Hal yang penting disoal, lanjut Saddam, adalah dalam pertemuan di Kyiv, Jokowi mengundang Zelenskyy hadir di G-20 yang akan dilaksanakan tahun ini di Bali. Itu bukanlah langkah yang tepat dan Ukraina tidak layak hadir, mengingat forum ini diperuntuhkan untuk memperbaiki dan menjaga stabilitas ekonomi-keuangan internasional dari krisis.

“Harapannya G-20 di Bali konsen pada pemulihan ekonomi global paska krisis Covid-19, dan harus dipisahkan dengan persoalan Rusia dan Ukraina meskipun Indonesia mendapat tekanan (AS dan Sekutunya) paska pelaksanaan G-7 di Jerman. Namun perlu diingat bahwa Ukraina bukanlah anggota G-20, dan jika hadir maka akan memperumit masalah karena Indonesia bisa dinilai tidak netral sebagai host country,” ungkapnya.

Dari Ukraina, Jokowi lanjut ke Moscow bertemu dengan Presiden Vladimir Putin, dan tidak hanya membahas soal perdamaian dunia tetapi juga sepakat meningkatkan kerjasama antara Rusia dan Indonesia. Saddam berharap kedepannya itu dapat terealisasi karena bagaimanapun dalam catatan sejarah Indonesia dan Rusia memiliki hubungan dekat.

“Sejak era Soekarno dan Nikita Khurschev, Indonesia dan Rusia memiliki hubungan pesahabatan yang begitu erat, bahkan Rusia membantu Indonesia membangun Stadion Gelora Bung Karno, Rumah Sakit, peralatan militer untuk mempertahankan NKRI dan kembali merebut Irian Barat, dan bantuan lainnya,” lugasnya.

“Potensi kerjasama antara kedua negara di berbagai bidang sangatlah besar dan Indonesia bisa menjadi strategic partnership bagi Rusia di Indo Pasifik. Itu dapat dilihat dari perdagangan bilateral kedua negara di 2021 naik lebih 40% dan di 2022 lima tahun pertama meningkat diatas 65%. Ini yang disebut Vladimir Putin merupakan “the work of the Russian-Indonesian Joint Commission on Trade, Economic, and Technical Cooperation”, pungkas Saddam.

Baca Juga: 5 Janji Manis Putin untuk Presiden Jokowi, Beri Sinyal Bantu Proyek IKN?

Komentar