Anggota Parlemen Inggris Ngaku Siap Seret dan Tendang Boris Johnson dari Downing Street, Kenapa?

"Demi kebaikan negara ini, dia harus pergi," kata harian itu.

Drama terbaru di jantung kekuasaan Inggris muncul ketika ekonomi merosot tajam. Para ekonom mengingatkan bahwa negara itu bisa jatuh ke dalam resesi.

Skandal terakhir muncul ketika Johnson meminta maaf telah menunjuk seorang anggota parlemen untuk ditugaskan di partainya, bahkan setelah diberi tahu bahwa politikus itu pernah dilaporkan dalam kasus pelanggaran seksual.

Skandal itulah yang mendorong Rishi Sunak mundur sebagai menteri keuangan dan Sajid Javid melepas jabatannya sebagai menteri kesehatan, sementara setengah lusin pejabat yunior juga ikut mengundurkan diri.

"Jelas bagi saya bahwa situasi ini tidak akan berubah di bawah kepemimpinan Anda, dan Anda telah kehilangan kepercayaan dari saya juga," kata Javid dalam surat pengunduran dirinya.

Mereka yang mundur menyebutkan bahwa Johnson tidak memiliki penilaian, standar, kemampuan untuk mengatakan kebenaran.

Jajak pendapat singkat YouGov menunjukkan bahwa 69 persen warga Inggris berpendapat Johnson harus turun dari kursi perdana menteri.

Kendati demikian, para anggota kabinet lain di pemerintahan saat ini masih mendukungnya.

"Saya mendukung penuh perdana menteri. Saya prihatin melihat kolega-kolega baik mengundurkan diri, tetapi kami punya tugas besar untuk dilakukan," kata Menteri Skotlandia Alister Jack. 

Satu bulan lalu, Johnson lolos dalam pengumpulan suara mosi tidak percaya oleh para anggota parlemen Konservatif, dan menurut aturan partai dia tidak akan menghadapi mosi seperti itu lagi selama setahun.

Namun, beberapa anggota parlemen berusaha mengubah aturan itu, sementara Johnson juga diselidiki oleh sebuah komite atas dugaan telah membohongi parlemen terkait pelanggaran penguncian COVID-19 yang dilakukannya.

Jika Johnson lengser, proses untuk mencari penggantinya akan memakan waktu beberapa bulan.

Dua setengah tahun yang lalu, Johnson meraup suara mayoritas di parlemen dengan janji akan menyelesaikan persoalan bertahun-tahun sejak Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit).

Namun sejak itu, cara dia menangani pandemi telah menuai kritik dan pemerintahannya bergerak dari satu masalah ke masalah lainnya.

Meski Johnson meraih pujian atas dukungannya kepada Ukraina, hal itu tidak mengerek popularitasnya dalam jajak-jajak pendapat.

Peringkat Konservatif berada di bawah partai Buruh oposisi, dan popularitas Johnson anjlok ke titik terendah sepanjang kariernya.

Gaya pemerintahannya yang agresif kepada Uni Eropa telah membebani mata uang Inggris, memperparah inflasi yang diprediksi akan menembus angka 11 persen.

"Setelah semua kebusukan, skandal dan kegagalan ini, jelas bahwa pemerintahannya kini mulai runtuh," kata ketua partai Buruh Keir Starmer. [ANTARA]