REGIONAL:
Suara.com - Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Nicky Fahrizal mengungkapkan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
Nicky mengemukakan, RKUHP mengusung misi yang cukup berat dan krusial untuk memperbarui hukum pidana.
"RKUHP ini mengusung misi yang cukup berat, krusial untuk memperbarui hukum pidana, Maka jangan sampai partisipasi bermakna itu diabaikan," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Dampak Rencana Pengesahan RKUHP Terhadap Kebebasan Sipil' secara virtual pada Kamis (7/7/2022).
Untuk diketahui, pemerintah telah menyerahkan draf RKUHP kepada Komisi III DPR pada Rabu (6/7/2022). Ia kemudian mencontohkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang dinyatakan Inkonstitusional bersyarat seharusnya menjadi pelajaran dalam membahas RKUHP.
Sehingga partipasi publik bermakna tidak boleh diabaikan.
"Pengalaman keputusan MK mengenai Cipta kerja, harusnya ini menjadi lesson learn pembentuk undang-undang khususnya RKUHP, Mengapa demikian? Karena pengalamannya cukup pahit ya. Ketika suatu produk undang-undang dinyatakan inkonstitusional," tutur Nicky.
Nicky menuturkan partisipasi bermakna terdiri dari tiga syarat, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya dan untuk mendapatkan penjelasan atas jawaban yang diberikan.
"Ini yang yang menjadi concern publik hari ini. Banyak masukan banyak kajian untuk menyempurnakan RKUHP namun tidak semuanya bisa diadopsi semua bisa didengarkan, Terkadang juga diabaikan," tutur Nicky.
Selain itu, ia juga menyoroti soal akses publik dalam RKUHP. Menurut Nicky, selama minggu terakhir sangat sulit untuk mendapatkan draft terbaru RKUHP.
"Bagaimana publik bisa menilai rancangan tersebut adalah sesuai dengan komitmen demokrasi konstitusional atau sebaliknya dan kita baru mendapatkan itu kemarin saya mendapatkan itu kemarin versi terbaru. Yang beredar selama ini adalah versi September 2019, artinya cukup lama itu di-keep," papar Nicky.
Karena itu kata Nicky pentingnya membuka akses publik dalam pembahasan RKUHP.
"Seharusnya apabila menginginkan partisipasi publik yang lebih bermakna, maka akses publik terhadap drft ini harus dibuka dan sebelumny. Supaya publik bisa memberikan opini memberikan pandangan Bagaimana hukum pidana ini bisa selaras dengan demokrasi," katanya.
TERPOPULER
