Deretan Kontroversi Presiden Sri Lanka, Kini Malah Kabur ke Maldives di Tengah Krisis

Suara.com - Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa kerap menuai kontroversi publik sepanjang karier politiknya. Bahkan baru-baru ini, ia disebut kabur dari negaranya. Alih-alih turut bersama rakyatnya di tengah krisis, presiden Rajapaksa kabur ke Maldives bersama istrinya. 

Kini, tinggal sosok PM Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe seorang diri yang meredam krisis ekonomi dan protes publik di negaranya.

Lantas, seperti apa rekam jejak kontroversial Presiden Sri Lanka yang kini tengah menjabat? Berikut deretan kontroversi Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa.

1. Keluarganya dinilai memonopoli pemerintahan dengan dinasti Rajapaksa

Meski Sri Lanka kini merupakan republik demokratis, keluarga Rajapaksa menjadi aktor utama yang menguasai lini pemerintahan selama bertahun-tahun.

Gotabaya yang kini menjabat sebagai presiden Sri Lanka merupakan anggota keluarga Rajapaksa yang mendirikan politik dinasti di negara tersebut.

Sebelum Gotabaya menjabat sebagai presiden, ia merupakan Menteri Pertahanan dan Pembangunan Kota Sri Lanka saat kakak kandungnya, Mahinda Rajapaksa menjabat sebagai presiden selama sepuluh tahun.

Ayahnya, D.A Rajapaksa juga memiliki jabatan prestisius di masa lalu yakni  wakil juru bicara Menteri Pertanian Sri Lanka di masa pemerintahan Wijeyananda Dahanayake.

Selain Mahinda, saudara kandung Gotabaya yakni Basil Rajapaksa dan Chamal Rajapaksa merupakan anggota parlemen Sri Lanka.

2. Mencanangkan kebijakan kontroversial

Rakyat Sri Lanka menilai bahwa krisis yang menimpa negara mereka berangsur-angsur terjadi lantaran pemerintahan 'dinasti' Rajapaksa.

Beberapa kebijakan kontroversial yang diterapkan oleh Mahinda dan Gotabaya semasa menjadi presiden dinilai merugikan rakyat. Beberapa di antaranya, yakni pelarangan penggunaan pupuk kimia yang menurunkan hasil pertanian.

Padahal, kala itu rakyat sedang berimbas pandemi dan tidak bisa mengandalkan sektor pariwisata, sehingga mata pencaharian utama rakyat beralih ke pertanian. Pemerintah akhirnya menunda kebijakan tersebut.

Tidak berhenti di situ, cadangan devisa negara menyusut pada masa pemerintahan 'dinasti' Rajapaksa. Sehingga, impor bahan bakar, makanan, serta obat-obatan terbatas.

Pembatasan tersebut membuat krisis kelangkaan bahan bakar di Sri Lanka.