Infografis
Suara.com - Bawaslu RI tidak menindaklanjuti laporan terhadap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menanggapi itu, PAN sepakat atas apa yang menjadi keputusan Bawaslu.
Ketua DPP sekaligus Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi keputusan Bawaslu karena dianggap cepat dan langsung dalam merespons laporan tersebut.
"Bawaslu sangat bagus. Cepat merespon dan menanggapi. Ada kepastian terhadap tafsir atas UU oleh penyelenggara Pemilu. Memang laporan seperti ini, tidak boleh dilama-lamain. Potensial bikin gaduh dan debat kusir," tutur Saleh, Kamis (21/7/2022).
Belajar dari kasus Zulhas, Saleh berharap agar perorangan atau kelompok masyarakat tidak terlalu mudah dalam membuat laporan. Ia meminta pelapor seharusnya mencermati dan mempelajari lebih dulu materi laporan yang akan dibuat.
"Kalau belum paham konteks dan tafsir UU, disarankan untuk meminta pendapat para ahli hukum. Terutama ahli hukum yang mendalami UU kepemiluan. Dan lebih baik lagi, yang terlibat dan mengikuti proses pembahasan dan pembentukan UU tersebut," ujar Saleh.
Saleh berpandangan jika terjadi hal seperti dalam kasus Zulhas, di mana laporan tidak bisa ditindaklanjuti, imbasnya justru pelapor akan dianggap kurang cermat dan tidak hati-hati.
"Akibatnya, orang-orang bisa jadi menilai bahwa ada agenda lain di luar kepemiluan. Tidak jelas apa agenda tersebut. PAN tentu tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan," ujar Saleh.
"Bisa juga, orang menilai bahwa para pelapor kurang paham UU kepemiluan. Atau memang sengaja melakukan pelaporan untuk mencari perhatian dan sensasi. Silahkan masyarakat yang menilai sendiri," tandasnya.
Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan laporan masyarakat dengan terlapor Zulkifli Hasan (Zulhas) tentang dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil.
"Bawaslu telah mengkaji laporan masyarakat dengan terlapor Zulkifli Hasan tentang dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Kesimpulannya, laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil laporan sehingga tidak dapat diregistrasi," kata seorang anggota Bawaslu di Jakarta, Rabu.
