Bawaslu Tolak Laporan Ke Zulhas, PAN Ke Pelapor: Kalau Belum Paham Tafsir UU, Tanya Dulu Sama Ahli

Bangun Santoso, Novian Ardiansyah

Kamis, 21 Juli 2022 | 11:17 WIB
Bawaslu Tolak Laporan Ke Zulhas, PAN Ke Pelapor: Kalau Belum Paham Tafsir UU, Tanya Dulu Sama Ahli
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. (Dok: DPR)

Suara.com - Bawaslu RI tidak menindaklanjuti laporan terhadap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menanggapi itu, PAN sepakat atas apa yang menjadi keputusan Bawaslu.

Ketua DPP sekaligus Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi keputusan Bawaslu karena dianggap cepat dan langsung dalam merespons laporan tersebut.

"Bawaslu sangat bagus. Cepat merespon dan menanggapi. Ada kepastian terhadap tafsir atas UU oleh penyelenggara Pemilu. Memang laporan seperti ini, tidak boleh dilama-lamain. Potensial bikin gaduh dan debat kusir," tutur Saleh, Kamis (21/7/2022).

Belajar dari kasus Zulhas, Saleh berharap agar perorangan atau kelompok masyarakat tidak terlalu mudah dalam membuat laporan. Ia meminta pelapor seharusnya mencermati dan mempelajari lebih dulu materi laporan yang akan dibuat.

"Kalau belum paham konteks dan tafsir UU, disarankan untuk meminta pendapat para ahli hukum. Terutama ahli hukum yang mendalami UU kepemiluan. Dan lebih baik lagi, yang terlibat dan mengikuti proses pembahasan dan pembentukan UU tersebut," ujar Saleh.

Saleh berpandangan jika terjadi hal seperti dalam kasus Zulhas, di mana laporan tidak bisa ditindaklanjuti, imbasnya justru pelapor akan dianggap kurang cermat dan tidak hati-hati.

"Akibatnya, orang-orang bisa jadi menilai bahwa ada agenda lain di luar kepemiluan. Tidak jelas apa agenda tersebut. PAN tentu tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan," ujar Saleh.

"Bisa juga, orang menilai bahwa para pelapor kurang paham UU kepemiluan. Atau memang sengaja melakukan pelaporan untuk mencari perhatian dan sensasi. Silahkan masyarakat yang menilai sendiri," tandasnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan laporan masyarakat dengan terlapor Zulkifli Hasan (Zulhas) tentang dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil.

baca juga

"Bawaslu telah mengkaji laporan masyarakat dengan terlapor Zulkifli Hasan tentang dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Kesimpulannya, laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil laporan sehingga tidak dapat diregistrasi," kata seorang anggota Bawaslu di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, Bawaslu telah melakukan Analisis yang dilakukan berdasarkan pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Lebih lanjut, kata dia berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum 2024, diketahui bahwa pada saat ini belum terdapat peserta Pemilu 2024.

Artinya, perbuatan terlapor sebagaimana dilaporkan belum dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan kampanye pemilu. Selain norma tersebut, Bawaslu juga mempertimbangkan pasal 280 ayat (1) Pemilu yang mengatur larangan atas tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kegiatan kampanye.

Bagian keempat legislasi itu menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan. Larangan juga dilakukan atas menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Lebih lanjut, pasal 281 ayat (1) UU Pemilu menetapkan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya.

Kecuali, lanjutnya fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan harus menjalani cuti di luar tanggungan negara.

"Dengan demikian, laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti. Bawaslu akan mengumumkan status laporan ini pada papan pengumuman di Kantor Bawaslu," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Di Pasar Klandasan, Mendag Zulkifli Temukan Pembeli yang Enggan Pakai Minyak Curah, Alasannya Karena Ragu sama Kualitas

Di Pasar Klandasan, Mendag Zulkifli Temukan Pembeli yang Enggan Pakai Minyak Curah, Alasannya Karena Ragu sama Kualitas

Kaltim | Kamis, 21 Juli 2022 | 07:30 WIB

Dianggap Tidak Memenuhi Syarat Materil, Bawaslu Tak Bisa Menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Kampanye Zulhas

Dianggap Tidak Memenuhi Syarat Materil, Bawaslu Tak Bisa Menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Kampanye Zulhas

Kalbar | Kamis, 21 Juli 2022 | 08:00 WIB

Tak Penuhi Syarat Materil, Dugaan Pelanggaran Kampanye Zulhas Tak Dapat Ditindaklanjuti

Tak Penuhi Syarat Materil, Dugaan Pelanggaran Kampanye Zulhas Tak Dapat Ditindaklanjuti

Jakarta | Rabu, 20 Juli 2022 | 22:11 WIB

Geser Yandri Susanto, Fraksi PAN Tetapkan Ashabul Kahfi Jabat Ketua Komisi VIII DPR

Geser Yandri Susanto, Fraksi PAN Tetapkan Ashabul Kahfi Jabat Ketua Komisi VIII DPR

News | Rabu, 20 Juli 2022 | 17:55 WIB

KIB Bakal Tambah Anggota Baru, Syaratnya Parpol yang Bisa Ikut Irama, Bukan Justru Ganggu Koalisi

KIB Bakal Tambah Anggota Baru, Syaratnya Parpol yang Bisa Ikut Irama, Bukan Justru Ganggu Koalisi

News | Rabu, 20 Juli 2022 | 16:16 WIB

Pasha Ungu Dorong Kader PAN Maju Menjadi Calon Anggota Legislatif

Pasha Ungu Dorong Kader PAN Maju Menjadi Calon Anggota Legislatif

News | Rabu, 20 Juli 2022 | 12:28 WIB

Anggota KIB Rajin Komunikasi Dengan Partai Lain, PAN: Bukan Untuk Bangun Koalisi Baru

Anggota KIB Rajin Komunikasi Dengan Partai Lain, PAN: Bukan Untuk Bangun Koalisi Baru

News | Rabu, 20 Juli 2022 | 09:48 WIB

Terkini

Perempuan Diminta Melek Keuangan agar Bisa Tembus Kredit Bank

Perempuan Diminta Melek Keuangan agar Bisa Tembus Kredit Bank

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 08:44 WIB

Bocoran UMP Jabar 2027 Masuk Angka Rp3 Jutaan, Buruh Minta Lebih Tinggi!

Bocoran UMP Jabar 2027 Masuk Angka Rp3 Jutaan, Buruh Minta Lebih Tinggi!

News | Jum'at, 20 November 2026 | 08:40 WIB

Jalan Riau Ujung dan HR Soebrantas Banjir, PUPR Pekanbaru Kebut Perbaiki Drainase

Jalan Riau Ujung dan HR Soebrantas Banjir, PUPR Pekanbaru Kebut Perbaiki Drainase

Riau | Jum'at, 20 November 2026 | 08:38 WIB

OJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam, Gimana Dampaknya bagi Industri Kripto?

OJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam, Gimana Dampaknya bagi Industri Kripto?

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 08:35 WIB

Berani Tidak Disukai: Refleksi Diri untuk Lepas dari Ekspektasi Sosial

Berani Tidak Disukai: Refleksi Diri untuk Lepas dari Ekspektasi Sosial

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 08:30 WIB

Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!

Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!

Jakarta | Jum'at, 20 November 2026 | 08:29 WIB

Mendagri Raih Penghargaan Tokoh Peningkatan Layanan Publik dan Pengendalian Inflasi Daerah

Mendagri Raih Penghargaan Tokoh Peningkatan Layanan Publik dan Pengendalian Inflasi Daerah

News | Jum'at, 20 November 2026 | 08:27 WIB

Cara Transfer Chat WhatsApp ke HP Android Baru Tanpa Google Drive

Cara Transfer Chat WhatsApp ke HP Android Baru Tanpa Google Drive

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 08:24 WIB

Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden

Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden

Kaltim | Jum'at, 20 November 2026 | 08:23 WIB

Usut Kasus Suap! KPK Cecar Kepala Bea Cukai Tanjung Mas Soal Alur Impor dan Penyitaan Kontainer

Usut Kasus Suap! KPK Cecar Kepala Bea Cukai Tanjung Mas Soal Alur Impor dan Penyitaan Kontainer

News | Jum'at, 20 November 2026 | 08:20 WIB

×