Tampak: Kasus Kematian Brigadir J Menyangkut Eksistensi Negara, Penyidik Polri Jangan Rekayasa Kasus

Erick Tanjung, Novian Ardiansyah

Jum'at, 22 Juli 2022 | 16:49 WIB
Tampak: Kasus Kematian Brigadir J Menyangkut Eksistensi Negara, Penyidik Polri Jangan Rekayasa Kasus
Brigadir J alias Nofryansah Yosua Hutabarat yang tewas ditembak di rumah dinas Kadiv Propam Polri. (ist)

Suara.com - Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan atau Tampak meminta Polri tidak merekayasa kasus kematian Brigadir J alias Nofryansah Yosua Hutabarat. Tampak meminta kepolisian harus benar-benar mengungkapkan kasus tersebut hingga tuntas.

"Jangan lagi misalnya ada rekayasa, ada lidik, jangan lagi ada tuduh-tuduhan baru, tapi sekarang fokus yang dikerjakan Mabes Polri," kata anggota Tampak Saor Siagian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/7/2022).

Menurut Saor kasus kematian Yosua bukan lagi menjadi masalah pribadi. "Tetapi masalah menyangkut tentang eksistensi negara kita," ujarnya.

Apalagi, kata Saor, Presiden Jokowi sudah berkali-kali meminta Polri segera menuntaskan kasus. "Jadi penyidik jangan main-main lagi. Anggap penyidikan sebelumnya penuh rekayasa yang sekarang kita dorong bagaimana terbunuhnya Yosua ini diungkap," tuturnya.

Sebelumnya, Tampak meminta Komisi III DPR RI merespons lebih mendalam kasus kematian Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J dengan meminta keterangan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Anggota Tim Tampak Roberth Keytimu mengatakan, pemanggilan terhadap Kapolri oleh Komisi III harus dilakukan guna mencari tahu apa yang sebenarnya melatarbelakangi kematian Brigadir Yosua Hutabarat.

Selain itu ada poin lain yang diminta Tampak kepada Komisi III, yakni segera memberikan rekomendasi kepada Polri agar menuntaskan kasus kematian Brigadir J. Komisi III sekaligus diminta untuk terus mengawasi dan mengawal kasus tersebut.

"Mengawasi dan mengawal penanganan kasus ini di Mabes Polri," kata Roberth di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/7).

Sementara itu, Saor Siagian mengatakan temuan-temuan baru dari tim khusus bentukan Kapolri harus menjadi awal baru untuk mengungkap kasus. Mulai dari temuan bukti CCTV dan hal-hal lain terkait kematian Brigadir J.

baca juga

"Maka Kami dorong teman-teman di Komisi III sebagai pengawas segera mengawasi kasus ini secara khusus mengawal kasus ini," ujar Saor.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Spekulasi Kasus Tewasnya Brigadir J Terus Bergulir, Anggota DPR: Wajar Publik Ingin Tahu, Agar Tak Terjadi Manipulasi

Spekulasi Kasus Tewasnya Brigadir J Terus Bergulir, Anggota DPR: Wajar Publik Ingin Tahu, Agar Tak Terjadi Manipulasi

News | Jum'at, 22 Juli 2022 | 15:29 WIB

LBH Jakarta Minta Jokowi Bentuk TGPF Agar Tak Terjadi Impunitas di Kasus Penembakan Brigadir J

LBH Jakarta Minta Jokowi Bentuk TGPF Agar Tak Terjadi Impunitas di Kasus Penembakan Brigadir J

News | Kamis, 21 Juli 2022 | 21:16 WIB

Tim Khusus Polri Amankan CCTV di Jalan Kawasan Rumah Dinas Irjen Ferdy Sambo

Tim Khusus Polri Amankan CCTV di Jalan Kawasan Rumah Dinas Irjen Ferdy Sambo

News | Kamis, 21 Juli 2022 | 18:30 WIB

Terkini

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:20 WIB

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:59 WIB

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:35 WIB

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:05 WIB

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:54 WIB

PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut

PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:42 WIB

'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup

'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:35 WIB

Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli

Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:11 WIB

PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya

PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:59 WIB

×