Suara.com - Belasan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk memantau sidang praperadilan gugatan Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming pada Senin (25/7/2022).
Pantauan Suara.com, para penyidik yang hadir nampak berada di sekitaran ruang sidang utama. Sebagian dari mereka duduk untuk ikut mendengarkan persidangan yang tengah berlangsung.
Para penyidik yang ada di sekitar lokasi sidang lengkap dengan pakaian rompi berwarna putih dengan tulisan KPK.
Sidang kali ini masih menghadirkan saksi ahli. Di mana saksi ahli yang dihadirkan pihak Mardani yakni saksi ahli pertambangan.
Sebelumnya, pada Jumat (22/7/2022) penyidik KPK juga hadir dalam persidangan.
Dari informasi yang disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri sebelumnya menyebut kehadiran para penyidik KPK tersebut karena pihaknya mendengar adanya dugaan pihak-pihak yang ingin melakukan intervensi.
"Karena kami memperoleh informasi adanya pihak-pihak yang sengaja ingin melakukan intervensi terhadap proses pra-peradilan yang sedang berlangsung," kata Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (22/7/2022).
Meski begitu, Ali tak menjelaskan intervensi dalam bentuk apa sampai menghadirkan sejumlah penyidik di dalam persidangan. Ali meyakini bahwa hakim tentunya akan menjalankan tugasnya secara profesional dan independen.
"Serta objektif dalam memeriksa dan memutus permohonan pra-peradilan dimaksud," tuturnya.
Ali menyebut KPK dalam pengusutan kasus ini merupakan proses penegakan hukum sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang KPK terima dan dilakukan sesuai prosedur ketentuan hukum yang berlaku.
"Penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara ini, karena adanya kecukupan alat bukti dalam proses penyelidikan yang KPK lakukan," ungkapnya
Maka dari itu, KPK mengingatkan bagi para pihak-pihak untuk tidak mencoba mempengaruhi proses hukum di PN Jakarta Selatan.
Adapun nomor perkara yang didaftarkan terkait gugatan praperadilan No55/pid.prap/2022/pn jkt.sel. Isi petitum gugatan praperadilan Mardani H. Maming meminta agar majelis hakim mengabulkan terkait status tersangkanya tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak sah oleh KPK.
"Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," isi petitum gugatan Maming.
TERPOPULER
