Infografis
Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto memberikan atribut anyar untuk seragam pegawainya berupa tongkat komando, baret hingga tanda pangkat yang akan dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian (PDH). Alasan Hadi memberikan atribut anyar itu ialah untuk menjaga kewibawaan.
Atribut baru itu diluncurkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (26/7/2022).
Hadi mengatakan bahwa sebagai instansi vertikal dengan kurang lebih 35 ribu pegawai, tongkat komando dan baret diberikan dengan tujuan para Kakanwil BPN Provinsi dan Kakantah dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan.
Itu dilakukan setelah ia meminta kepada kepala daerah agar Kakanwil dan Kakantah masuk ke dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus.
"Kementerian ATR/BPN memerlukan keikutsertaan para gubernur, kepolisian, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, untuk menciptakan suatu performance dan koordinasi yang baik, saya selalu menyampaikan ke gubernur agar kepala kantor dapat masuk ke Forkopimda Plus," kata Hadi dikutip melalui keterangan persnya, Rabu (27/7/2022).
Selain memberikan kepercayaan diri kepada Kakanwil dan Kakantah, menurutnya atribut baru juga diharapkan dapat menjaga kewibawaan.
"Kakanwil dan Kakantah menjaga kewibawaan untuk melaksanakan tugas, selanjutnya kita ciptakan kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah. Tongkat komando dan baret adalah bentuk kesetaraan itu," tuturnya.
Penggantian serta pemasangan atribut baru dilakukan Hadi kepada perwakilan jajaran Kementerian ATR/BPN, di antaranya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor, Kakantah Kabupaten Mimika, dan Kakantah Kabupaten Bone Bolango.
"Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang (termasuk seluruh Kakanwil dan Kakantah) untuk diberikan arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat," jelas Hadi.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kerja Sama Lembaga, Ganip Warsito menjelaskan terkait kegunaan atau fungsi serta ketentuan dan cara pemakaian atribut baru.
