Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus menyatakan kekhawatirannya bahwa penunjukan penjabat kepala daerah oleh menteri dalam negeri bisa membuka peluang dijadikan alasan untuk "mengutak-atik sistem pemilihan kepala daerah secara langsung."
Lucius khawatir penjabat kepala daerah yang dianggap mampu bekerja dengan baik, kemudian direkomendasikan untuk dipilih secara tidak langsung oleh DPRD.
"Ini tentu jebakan yang akan sulit sekali dibantah ketika kemudian hasil penunjukan penjabat kepala daerah ini memang akan mengubah melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang justru bisa membawa begitu banyak perubahan," kata Lucius, hari ini.
Lucius juga mengatakan hal itu bisa juga dijadikan alasan partai untuk mendorong agar dilakukan pemilihan secara tidak langsung.
"Jadi saya kira ada tantangan soal bagaimana periode penjabat kepala daerah nanti kalau mereka bekerja dengan sangat baik itu kemudian dijadikan alasan untuk kemudian mengutak-atik sistem pemilihan kepala daerah secara langsung," katanya.
Lucius juga menyebut soal pola transaksional yang kerap terjadi antara kepala daerah dan DPRD, khususnya menyangkut proyek.
"Atas nama dukungan politik saat pilkada, mereka kemudian dengan mudah bisa mencari dukungan transaksional dengan kepala daerah untuk mendapatkan proyek-proyek itu. Dan dengan ditunjuk oleh kemendagri, masihkah ada peluang bagi DPRD untuk bermain?" kata dia.
