REGIONAL:
Untuk menangani persoalan tersebut, Andreas meminta Komisi X segera memanggil Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta pihak-pihak terkait untuk duduk bersama membahasnya di rapat dengar pendapat.
"Meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, perwakilan pelaku wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang," kata Andreas.
Diketahui, sejumlah pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Labuan Bajo dalam beberapa hari terakhir.
Mereka menolak kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo yang semula Rp150 ribu menjadi Rp3,75 juta per orang.
Sementara itu sejumlah pelaku usaha pariwisata mengatakan akan mogok massal selama satu bulan. Terhitung mulai 1 hingga 31 Agustus 2022.
Pengusaha di Labuan Bajo atau Taman Nasional Komodo dan semua destinasi wisata Manggarai Barat tidak akan melayanani aktivitas wisata dalam bentuk apa pun.
Layanan transportasi, kapal wisata, tour guide, hotel da restoran tidak akan melayani wisatawan.
Sebagai bentuk protes terhadap rencana kenaikan tiket TNK yang dibungkus dengan bahasa kontribusi konservasi dan monopoli bisnis PT Flobamor di Taman Nasional Komodo.
"Mohon kepada siapa pun yang berencana liburan ke Labuan Bajo pada bulan Agustus untuk dibatalkan dan atau ditunda," tulis akun Facebook Boe Berkelana.
Mengutip Antara, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mengirim personel Brimob Polda NTT untuk membantu pengamanan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, setelah berbagai aksi unjuk rasa dari para pelaku wisata terkait dengan kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo.
"Polda mengirimkan tambahan anggota untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan yang berwisata di sejumlah kawasan wisata Labuan Bajo," kata Kapolda NTT Irjen Pol Setyo Budiyanto melalui pesan WhatsApp di Kupang, Minggu malam 31 Juli 2022.
TERPOPULER
