Infografis
Suara.com - Temuan paket bantuan sosial (bansos) Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sebuah lahan dekat gudang JNE, kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat membikin geger masyarakat. Pihak JNE menegaskan, paket bansos berupa beras itu adalah milik mereka dan dipendam lantaran rusak.
Rudi Samin selaku pemilik lahan bereaksi dan menyatakan ada beras yang dalam kondisi bagus. Bahkan, dia menyatakan beras yang terpendam di lahannya masih layak untuk di konsumsi.
"Beras yang bagus dibawa ke Polres masih layak untuk dimakan, dikonsumsi, beras bukan buat warga sini, buat luar daerah Kalimantan, Sulawesi, NTT, Sumatera, Lampung, Bali, Maluku, Irian," kata Rudi di lokasi, Rabu (3/8/2022).
Rudi juga menanyakan klaim JNE terkait kepemilikan beras tersebut. Sebab, ketika menemukan paket tersebut terpendam di lahannya, ada tulisan yang menyatakan paket bansos itu milik Bulog.
"Kalau ini barang milik negara tertulis barang ini milik BUMN dan bulog kok rusak main ganti sendiri , ada SOP, saya saja pemilik tanah enggak tahu dipendam di sini," sambungnya.
Klaim JNE
Pihak ekspedisi JNE buka suara soal temuan paket bansos tersebut. JNE menegaskan, beras yang dipendam di lahan itu bukan merupakan paket bansos.
Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum JNE, Anthony Djono. Dalam keterangannya, dia menegaskan jika beras itu milik JNE yang sudah dalam kondisi rusak.
"Beras yang hari ini saudara lihat dikubur, itu bukan beras bansos, itu adalah beras milik JNE. Kenapa dikubur? Karena beras itu sudah rusak," kata Anthony.
Baca Juga: Geger, Sebanyak 3,4 Ton Beras Bansos Jokowi di Lahan Gudang JNE Depok
Anthony mengatakan, beras tersebut rusak karena kehujanan saat dalam perjalanan usai diambil dari gudang Bulog. Akibatnya, beras tersebut berjamur dan tak layak dikonsumsi.
"Setelah beras dari gudang Bulog diambil, dalam perjalanan ada yang kena hujan. Sehingga itu biasa lah basah, ada berjamur, itu sudah tidak layak konsumsi," jelas dia.
Anthony mengatakan, pihaknya mempunyai bukti berupa dokumen terkait paket sembako tersebut. Hal tersebut akan disampaikan secara gamblang dalam konfrensi pers yang akan berlangsung esok hari, Kamis (4/8/2022) di kawasan Pluit, Jakarta Utara.
"Kami kuasa hukum dari JNE, besok kami akan adakan konferensi pers jam 2 di Pantai Mutiara, Pluit. Jadi mohon kehadirannya, kami akan sampaikan secara detail teknisnya. Kami punya semua dokumen bukti. Jadi pagi ini kita hanya sampaikan inti pokoknya saja. Teknis besok kami akan jelaskan," sambungnya.
Anthony menambahkan, beras dalam kondisi rusak itu tidak mungkin lagi disalurkan ke masyarakat. Kata dia, JNE juga telah mengganti seluruh paket beras yang rusak tersebut.
"Transporter kami bertanggung jawab, kami ganti semua beras yang rusak. Ada nggak penerima manfaat yang komplain? Sampai hari ini tidak ada. Kami sudah ganti semua. Jadi tidak ada kerugian sedikitpun."
