Hingga kini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum merespons masalah pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Terkait permintaan China agar Pemerintah Indonesia ikut menalangi pembengkakan biaya tersebut, Presiden Jokowi juga belum memberikan arahan apapun.
Namun sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menegaskan beberapa kali kalau proyek KCJB tersebut adalah murni business to business (b to b). Presiden juga pernah berjanji tidak akan menggunakan dana APBN sepeserpun dalam proyek tersebut.
PT KAI Angkat Bicara
Terkait masalah pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo ikut angkat bicara. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Didiek mengatakan, penyelesaian proyek KCJB memang terhambat dan penyelesaian proyeknya terancam diundur.
Menurutnya, penyelesaian proyek KCJB akan molor jika PMN tak kunjung cair, terlebih menyusul menipisnya kas KCIC hingga September mendatang. KCIC yang sahamnya dimiliki oleh sejumlah BUMN berharap, kucuran dana APBN melalui skema PMN yang sudah disetujui bisa menjadi penyelamat proyek ini.
"Ini yang kemarin ditayangkan saat RDP di komisi VI disampaikan menteri BUMN dan kemarin dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan diberikan support," ujar Didiek dalam RDP dengan Komisi V DPR RI, Rabu (6/7/2022).
"Dan apabila ini tidak cair di 2022 ini, maka penyelesaian proyek ini akan terhambat juga," katanya.
