Soroti Janji Proyek Kereta Cepat Tak Pakai APBN tapi Sekarang Malah Sebaliknya, PKS ke Pemerintah: Kok Bisa?

Suara.com - Fraksi PKS di DPR mengkritik pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung garapan China. Proyek tersebut disebut sudah salah sejak awal.

"Ini menurut kami dari awal sudah menuai kritik dan protes. Karena kami mencatat ada masalah dalam kebijakan tidak dilakukan kajian terlebih dahulu secara mendalam," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/8/2022).

Apalagi diketahui, pemerintah pada awalnya menjanjikan proyek tersebut murni business to business atau B2B.

Tetapi kekinian, akibat pembengkakan biaya, pihak China justru meminta Indonesia ikut menanggung beban biaya lewat APBN.

"Kita lihat di awal proyek kereta cepat ini dikatakan oleh menteri terkait ini adalah B2B kemudian bergeser menjadi tanggungan pemerintah, kok bisa?" kata Jazuli.

Usul DPR Bentuk Pansus Hak Angket

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berpotensi didani APBN imbas proyek yang mengalami pembengkakan anggaran. Menanggapi itu Fraksi PKS di DPR mengusulkan pembentukan pansus hak angket.

Jazuli mengatakan usulan pembentukan pansus hak angket iti dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting atas pelaksanaan anggaran oleh pemerintah. Ia berujar PKS berharap pemerintah tetap mengedapankan akuntabilitas dan pengelolaan dan penggunaan anggaran.

"Karena proyek kereta cepat ini menuai banyak kritik dan indikasi persoalan dan masalah maka kami Fraksi PKS mengusulkan dibentuknya pansus hak angket, untuk mendalami tentang proyek kereta cepat ini," kata Jazuli.

Diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang digagas Pemerintah Indonesia dengan menggandeng investor dari China, mengalami pembengkakan anggaran.

Alhasil, China melalui China Development Bank (CDB) meminta Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya tersebut.

Bagaimana latar belakang permintaan CDB tersebut? Berikut ulasannya.

Pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung timbul seiring terjadinya kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi dalam proyek tersebut.

Adapun cost overrun dalam proyek KCJB adalah sebesar 8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp114 triliun rupiah.

Jika dilihat dari angka tersebut, maka biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak 1,9 miliar dolar AS atau setara dengan Rp27,09 triliun, dari anggaran awal sebesar 6,07 dolar AS ekuivalen Rp86.5 triliun.

China minta RI ikut tanggung pembengkakan biaya

Adanya permintaan China tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo.

Ia mengatakan, China meminta Indonesia ikut menanggung pembekakan biaya dalam proyek KCJB dengan menggunakan APBN.

"Ada permintaan karena cost overrun ini agar di-cover oleh pemerintah Indonesia," jelas Wahyu Utomo dikutip pada Rabu (27/7/2022).

"Terkait hal ini, teman-teman dari Kementerian Keuangan baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kami untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun," lanjutnya.

Presiden Jokowi belum beri respons

Hingga kini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum merespons masalah pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dan terkait permintaan China agar pemerintah Indonesia ikut menalangi pembengkakan biaya tersebut, Presiden Jokowi juga belum memberikan arahan apapun.

Namun sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menegaskan beberapa kali kalau proyek KCJB tersebut adalah murni business to business (b to b). Presiden juga pernah berjanji tida akan menggunakan dana APBN sepeserpun dalam proyek tersebut.

PT KAI ikut angkat bicara

Terkait masalah pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo ikut angkat bicara.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Didiek mengatakan, penyelesaian proyek KCJB memang terhambat dan penyelesaian proyeknya terancam diundur.

Menurutnya, penyelesaian proyek KCJB akan molor jika PMN tak kunjung cair, terlebih menyusul menipisnya kas KCIC hingga September mendatang.

KCIC yang sahamnya dimiliki oleh sejumlah BUMN berharap, kucuran dana APBN melalui skema PMN yang sudah disetujui bisa menjadi penyelamat proyek ini.

"Ini yang kemarin ditayangkan saat RDP di komisi VI disampaikan menteri BUMN dan kemarin dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan diberikan support," ujar Didiek dalam RDP dengan Komisi V DPR RI, Rabu (6/7/2022).

"Dan apabila ini tidak cair di 2022 ini, maka penyelesaian proyek ini akan terhambat juga," tandasnya.