"
"Segala syarat yang diminta untuk mendapatkan poin, misalnya mengambil lisensi forklift, sangat tidak cocok bagi seseorang yang sedang kuliah," katanya.
"Sangat menurunkan moral
Pemerintahan baru dari Partai Buruh telah melakukan serangkaian penyesuaian pada desain skema 'Workforce Australia' beberapa hari sebelum diluncurkan.
Menteri Tenaga Kerja Tony Burke menyatakan perubahan dilakukan agar seorang penerima tunjangan yang sedang kuliah atau mengikuti kursus demi meningkatkan peluang kerja mereka "tidak perlu terancam kualifikasinya".
Namun, Rebekah mengaku penerapan "Workforce Australia" malah terasa sebaliknya.
"
"Saya merasa dihukum karena memilih untuk kuliah dan melakukan penempatan kerja," ujarnya.
"Selain itu, Rebekah merasa frustrasi atas pengalamannya dengan penyedia layanan pekerjaan.
"Saya seringkali sangat frustrasi sepulang wawancara dan sering menangis karena saya tidak mengerti bagaimana menggunakan sistem yang baru," katanya.
Baca Juga: Australia Umumkan Paket Baru Biosekuriti untuk Indonesia Menangani PMK
"Saya merasa disuruh melakukan semua hal ini hanya agar seseorang di kantor itu dapat mencentang semua kotak. Saya merasa hal itu tidak adil dan sangat menurunkan moral," kata Rebekah.
Saat masalah ini ditanyakan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial (DEWR), seorang juru bicara menjelaskan penerima tunjangan yang mengikuti kursus atau kuliah penuh waktu yang lebih pendek dari 12 bulan, tidak lagi memerlukan syarat melamar kerja.
"Penyedia layanan kerja telah diinstruksikan untuk mengurangi persyaratan lamaran kerja menjadi nol untuk para peserta seperti ini," katanya.
"Pusat kontak layanan digital Departemen kami juga dapat menghapus persyaratan pencarian kerja untuk para peserta tersebut," tambahnya.
'Dirancang untuk menghukum orang'
Transisi keseluruhan ke skema 'Workforce Australia'menuai banyak kritikan, termasuk banyaknya pencari kerja yang mengaku kebingungan.
Di luar kasus seperti yang dialami Rebekah, ABC juga menerima laporan sejumlah isu lainnya termasuk:
