REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempermasalahkan adanya gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Praperadilan terkait penetapan tersangka terhadap Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemalang, Slamet Masduki oleh lembaga antirasuah dalam operasi tangkap tangan atau OTT.
"Kami hargai upaya tersebut sebagai kontrol atas proses kerja KPK di bidang penindakan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Sabtu (27/8/2022).
KPK, kata Ali, tentunya akan siap menghadapi gugatan Praperadilan tersebut yang dilayangkan tersangka Slamet Masduki.
"KPK tentu siap hadapi," ucap Ali
Meski begitu, kata Ali, KPK menegaskan dalam memproses pihak - pihak yang ditetapkan tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan adanya sejumlah barang bukti.
Untuk kasus menjerat Slamet Masduki ini, kata Ali, KPK menemukan sejumlah barang bukti dalam perkara suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang.
"Kami tegaskan, penetapan seseorang sebagai tersangka tentu karena telah ada kecukupan alat bukti yang kami miliki ,"ungkap Ali
Ali menjelaskan dalam proses praperadilan tentu bukan untuk menguji materi dan substansi penyidikan.
"Namun syarat formil proses penyidikannya. Untuk itu penyidikan perkara tersebut tetap kami lanjutkan," imbuhnya
Sebelumnya, Dari halaman Sistem Informasi Penanganan Perkara PN Jakarta Selatan bahwa tersangka Slamet Masduki sudah mendaftarkan gugatan sejak 24 Agustus 2022. Adapun nomor perkara 75/Pid.Pra/2022/PN JKT.
Adapun poin-poin pihak pemohon diantaranya yakni, penetapan status tersangka oleh pihak termohon yakni KPK dianggap tidak sah.
"Tindakan termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam penangkapan dan penetapan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,"dikutip dari Isi permohonan dalam SIPP PN Jakarta Selatan, Jumat (26/8/2022).
Maka itu, pihak penggugat yakni Slamet Masduki berharap majelis hakim dalam memeriksa perkara dan putusannya dapat berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.
"Dan apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," imbuhnya
Dalam kasus ini, selain menetapkan Bupati Mukti sebagai tersangka, KPK juga telah menetapkan Komisaris PD Aneka Usaha (AU) Adi Jumal Widodo Adi merupakan orang kepercayaan Bupati Mukti.
TERPOPULER
